Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal
Pro-Kontra Pendidikan Militer, Kak Seto Justru Dukung Program Dedi Mulyadi karena Positif
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau Kak Seto menilai progam Pendidikan Militer Siswa tidak melanggar hak-hak anak.
Penulis:
Rifqah
Editor:
Pravitri Retno W
Berdasarkan hasil pantauan tim Kanwil Kementerian HAM Jabar, pelaksanaan program pendidikan karakter dan disiplin bagi pelajar di Jabar yang diprakarsai Dedi Mulyadi itu, tak ditemukan pelanggaran HAM.
"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi (P5HAM) dan tidak ada corporal punishment," kata Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, Minggu (11/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
"Program Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memasukkan anak ke barak militer sebagai upaya mencari solusi pada permasalahan anak-anak remaja. Masalah kenakalan ini sudah menahun bagi saya, karena dari program yang ada dari pusat pun tak ada langkah nyata," ujarnya.
Disdik Jabar Libatkan Prajurit TNI Jadi Guru
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat melibatkan prajurit TNI untuk menjadi guru dalam program pendidikan militer bagi siswa bermasalah.
Apalagi, TNI juga memiliki pengalaman dalam pembinaan kedisiplinan bagi para pelajar seperti halnya di SMA Taruna Nusantara.
Namun, keterlibatan para prajurit TNI hanya dalam materi tertentu, khususnya yang berkaitan kedisiplinan, pembentukan karakter siswa.
Pasalnya, program tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah atau nakal.
"Kami melibatkan prajurit TNI menjadi guru atau instruktur dalam materi kedisiplinan dan pembentukan karakter," kata Plt Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat kepada Tribunjabar.id, Senin (5/5/2025).
Selama mengikuti program yang dilaksanakan di barak TNI tersebut, para siswa akan tetap mendapatkan materi pelajaran dari guru sekolahnya masing-masing, dan didampingi Disdik.
Namun, tidak menutup kemungkinan juga prajurit TNI yang memiliki kualifikasi maupun kompetensi dari Disdik Provinsi Jawa Barat turut dilibatkan sebagai guru pelajaran.
"Kami memastikan anak-anak yang mengikuti program ini tidak akan tercerabut dari sekolah, karena materi akademiknya tetap diberikan," ujar Deden.
Materi pelajaran tersebut, nantinya akan diberikan secara tatap muka baik di sekolah terdekat maupun di barak TNI yang menjadi lokasi para siswa mengikuti program pendidikan militer.
Modul pembelajaran hingga guru yang akan memandu proses kegiatan belajar mengajar (KBM) juga turut disiapkan untuk memastikan para siswa tetap mendapatkan materi pelajaran.
"Kurikulumnya dikolaborasikan antara kurikulum sekolah dan kurikulum bela negara yang disiapkan TNI, termasuk menetapkan indikator ketika siswa ini dinyatakan siap dikembalikan ke orang tuanya," kata Deden.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Kunjungi Siswa di Barak Militer, Kak Seto Sebut Program Dedi Mulyadi Tak Melanggar Hak-hak Anak dan di TribunJabar.id dengan judul Disdik Jabar Libatkan Prajurit TNI Jadi Guru dalam Program Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah
(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunnewsBogor/com Vivi Febrianti) (TribunJabar.id/Ahmad Imam/Muhammad Nandri)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.