Lemkapi Dukung Kapolri Turunkan Baharkam dan Brimob Berantas Premanisme: Agar Masyarakat Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Edi Hasibuan mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan Baharkam Polri dan Brimob Polri dalam memberantas premanisme.

Menurut Edi Hasibuan, langkah tersebut menunjukkan komitmen Polri serius memberantas berbagai bentuk premanisme di tengah masyarakat.

"Wah Bagus nih. Kebijakan Kapolri ini menunjukkan kepada kita bahwa Polri berkomitmen serius tangani premanisme. Polri saat ini bakal menurunkan semua organ kepolisian termasuk Baharkam Polri dan Brimob Polri dalam memberantas segala bentuk premanisme," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Edi Hasibuan mengatakan Baharkam Polri dan Brimob Polri memiliki pasukan besar dan jika diturunkan bakal bisa memberantas premanisme

Bukan hanya aksi premanisme yang berada di darat, tapi juga di perairan.

"Kita dukung Kapolri berantas segala aksi premanisme agar masyarakat bisa hidup nyaman dan aman," kata Edi Hasibuan.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi (ADIHGI) ini, keberadaan preman harus ditindak tegas.

Untuk itu, masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan harus bahu membahu dalam memberantas premanisme.

"Jika Polri, TNI, dan masyarakat bersatu melawan premanisme, maka premanisme akan habis dan masyarakat nyaman," ucapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya memerintahkan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) dan Korps Brigade Mobil (Brimob) turun tangan memberantas premanisme.

Terkait pengerahan Baharkam dan Brimob Polri tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam Polri dan Korbrimob Polri 2025.

Menurut Listyo, Polri tak akan melihat dan memilih-memilih kelompok dalam menindak.

“Saya kira kalau kaitannya dengan aksi premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana," kata Sigit setelah pimpin Rakernis Baharkam Polri dan Korps Brimob Polri, di STIK/PTIK Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan penegakkan hukum dilakukan dengan cara melihat tindakan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

“Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya, kalau itu meresahkan masyarakat kita tidak tegas,” ungkapnya.

“Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas,” sambungnya.

Sejatinya, kata Sigit, operasi penyakit masyarakat (pekat) ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polri.

Namun, belakangan perkembangan aksi premanisme semakin meresahkan, sehingga operasi tersebut ditingkatkan khususnya pada penindakan.

Baca juga: 1.197 Orang Ditangkap dalam Operasi Pemberantasan Premanisme di Jakarta, 125 Jadi Tersangka

“Makanya saya perintahkan untuk kegiatan operasi pekat, khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan,” ucapnya.

(Tribunnews.com/ adi suhendi/ Abdi Ryanda Shakti)