Ketua MPR Sebut Amendemen UUD 1945 Bukan Solusi Instan untuk Setiap Masalah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan, amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan bangsa. 

Menurut Muzani, setiap usulan perubahan konstitusi harus melalui proses panjang, melibatkan partisipasi masyarakat.

"Amendemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah," kata Muzani dalam pidatonya pada Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.

Amandemen UUD 1945 adalah proses perubahan atau penyempurnaan terhadap naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi Indonesia.

Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman, kebutuhan negara, dan dinamika sosial-politik, tanpa mengubah inti dasar negara, yaitu Pancasila dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara mendasar, amandemen bertujuan untuk memperbaiki, menambah, atau mengurangi pasal-pasal dalam UUD agar tetap relevan sebagai landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Dalam sejarah Republik Indonesia, total telah melakukan empat kali amandemen, yakni Amandemen Pertama (1999), Amandemen Kedua (2000), Amandemen Ketiga (2001), dan Amandemen Keempat (2002).

Muzani menekankan, proses amendemen tidak boleh dijalankan secara terburu-buru.

Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui alasan di balik setiap usulan perubahan serta dilibatkan secara aktif dalam pembahasan.

"Ia juga harus partisipatif. Seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat hingga rakyat bisa terlibat dalam proses amandemen tersebut. Ia juga berdasarkan konsensus yang luas," ujar Muzani.

Muzani menambahkan, perubahan UUD 1945 tidak boleh dilandasi oleh kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus mencerminkan kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa.

Baca juga: Bambang Soesatyo Usulkan Amandemen Kelima UUD 1945, Dorong Reformasi Etika dan Sistem Kekuasaan

"Harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa," ungkapnya.

Tentang Amandemen UUD 1945

Berasal dari kata Latin "emendare" (memperbaiki), amandemen adalah perubahan formal terhadap konstitusi melalui prosedur resmi yang diatur dalam UUD itu sendiri (Pasal 37).

Ini berbeda dengan revisi total (mengganti konstitusi) karena hanya mengubah sebagian pasal tanpa mengganti kerangka dasar negara.

Tujuan amandemen menyesuaikan dengan Kebutuhan zaman: Untuk memastikan konstitusi tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru, seperti globalisasi, demokrasi, atau kebutuhan pembangunan nasional.