Upah Rp 150 Ribu, Warga yang Bantu TNI Musnahkan Amunisi Belajar Otodidak dan Tidak Terverifikasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat sipil yang membantu proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa TNI dalam kasus ledakan di Garut belajar secara otodidak selama bertahun-tahun tanpa melalui proses pendidikan atau pelatihan yang terverifikasi.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Uli Parulian Sihombing saat menyampaikan hasil temuan mereka.

Baca juga: Komnas HAM: Ledakan Amunisi di Garut Sebabkan Rumah Warga hingga Masjid Rusak

”Para pekerja terkoordinir di bawah saudara Rustiawan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dalam proses pemusnahan amunisi baik dengan pihak TNI maupun Polri,” kata Uli dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025). 

Para masyarakat sipil itu tidak dibekali dengan peralatan khusus atau alat pelindung diri dalam melaksanakan pekerjaannya.

Upah rata-rata yang mereka dapatkan sebagai hasil dari membantu TNI dalam proses pemusnahan amunisi adalah sebesar Rp 150 ribu per hari.

”Pekerja sipil atau pekerja harian lepas memiliki peran dan tugas masing-masing di antaranya supir truk, penggali lubang, hingga pembongkar amunisi dan juru masak,” tutur Uli. 

Baca juga: Tim TNI AD Rampungkan Investigasi Lapangan Insiden Ledakan Amunisi yang Tewaskan 13 Orang di Garut

Beberapa orang pekerja senior bahkan pernah melukan pekrjaan tersebut hingga ke berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar dan maluku. 

Sebagai infomasi, berdasarkan pedmonan PBB, memang dibuka ruang terkait keterlibatan sipil dalam urusan penanganan dan pemusnahan amunisi. Namun dengan syarat keahlian spesifik atau kompetensi tertentu.