Belajar dari Kasus Ayam Goreng Widuran Solo, Apa Sanksinya jika Tak Cantumkan Keterangan Non-Halal?

"Undang-undang nomor 33 dan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 juga mengatur mengatur bahwa pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan pasal 93 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Aqil.

Bagi pelaku usaha non-halal yang tidak mencantumkan keterangan non-halal, maka bisa dikenai sanksi, sesuai Pasal 26 ayat (2) UU tentang Jaminan Penyelenggara Halal (JPH).

Sanksi yang dijatuhkan, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU JPH.

Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif, berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif.

Ditutup Sementara

Buntut polemik non-halal, Ayam Goreng Widuran kini ditutup sementara.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengatakan penutupan sementara dilakukan untuk asesmen ulang agar diketahui secara pasti, apakah menu Ayam Goreng Widuran jalal atau tidak.

"Lebih baik ditutup dulu untuk asesmen ulang agar tidak ada lagi keraguan," katanya saat sidak, Senin (26/5/2025).

Setelah dilakukan penutupan, imbuh Ardi, pemilik Ayam Goreng Widuran mengucapkan terima kasih.

"Per hari ini saya imbau mulai ditutup dulu. Dari pemilik mengucapkan terima kasih," ungkapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Viral Ayam Goreng Widuran Solo Pakai Minyak Babi, Karyawan Sebut Pelanggan Kebanyakan Non Muslim

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)