Komisi X DPR Tolak Pelabelan Resmi dalam Penulisan Ulang Sejarah Indonesia yang Diusulkan Kemenbud

Dalam rapat bersama Komisi X, Bonnie menilai bahwa istilah tersebut tidak tepat secara prinsipil maupun metodologis. 

"Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi 'sejarah resmi' atau 'sejarah resmi baru'. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu sejarah dan problematik baik secara prinsipil maupun metodologis," ucap Bonnie.  

Bonnie menambahkan bahwa penggunaan istilah tersebut dapat menimbulkan interpretasi bahwa versi sejarah di luar itu adalah tidak resmi, ilegal bahkan subversif.  

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penulisan sejarah. 

"Sejarah adalah milik rakyat, dan cara kita memandang masa lalu menentukan arah masa depan. Maka, harus ada ruang publik yang terbuka bagi diskusi ilmiah," ujarnya.  

Dalam rapat tersebut, Bonnie juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan seorang pejabat Kementerian Kebudayaan yang menyebut kelompok yang datang ke PBNU sebagai sesat, radikal, dan bidah. Ia meminta klarifikasi dan permintaan maaf atas ucapan tersebut. 

"Saya minta klarifikasi yang kemudian melalui Pak Menterinya meminta maaf atas ucapan dari anak buahnya itu. Sebetulnya saya mengharapkan anak buahnya sendiri," kata Bonnie. 

Ia menekankan bahwa cara-cara stigmatisasi dan pelabelan terhadap pihak yang berbeda pendapat harus dihentikan. Menurutnya, kritik tidak seharusnya dibalas dengan tuduhan-tuduhan yang insinuatif dan stereotip. 

Baca juga: Fadli Zon Bongkar Proses Penulisan Ulang Sejarah Indonesia: Bukan Narasi Politik

"Kita harus lebih beranjak maju lagi untuk meninggalkan cara-cara itu," tandasnya.