Wacana Perpanjang Usia Pensiun ASN hingga 70 Tahun, Komisi II DPR Kaji Urgensinya

"Ini yang menurut saya penting dicermati, karena dengan mundurnya tambahan usia pensiun ASN berarti memperlambat masuknya yang baru," ujarnya.

Ia menyebut bahwa standar kompetensi kerja yang diperlukan dalam sistem birokrasi saat ini akan mempengaruhi standar usia kerja yang ideal.

"Kita akan melihat sejauh mana tingkat produktivitas negara ini nanti diperlukan standar kompetensi yang berdampak pada standar umur yang ada. Jadi kita tidak gegabah dan tidak latah untuk segera menyetujui atau menolak tentang usulan tambahan umur untuk ASN," ujar Aria.

Ia menambahkan, wacana ini adalah bagian dari diskursus publik yang sah, namun tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.

"Komisi II akan segera, dalam persidangan ke depan, mencermati ini dan mengundang beberapa ahli sejauh mana pentingnya, tidaknya, urgensinya penambahan umur. Tapi wacana ini adalah suatu diskusi publik, pembahasan publik, sesuatu yang jangan diharamkan tapi juga jangan langsung disetujui," tandasnya.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional. Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. 

"Korpri mengusulkan agar Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama mencapai usia 65 tahun, JPT Madya atau eselon I mencapai BUP (batas usia pensiun) 63 tahun," kata Zudan pada Kamis (22/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

Kemudian, JPT Pratama atau setingkat eselon II batas usia pensiunnya menjadi 62 tahun, eselon III dan IV 60 tahun, sedangkan untuk Jabatan Fungsional Utama batas usia pensiunnya mencapai 70 tahun.