Juru Bicara PPP Klaim Awalnya Dudung Abdurachman yang Menyatakan Ingin Gabung Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan mengklaim sejatinya mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang lebih dulu menyatakan keinginannya gabung ke partai berlogo kakbah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Tokan usai Dudung secara tegas membantah kalau namanya masuk bursa Calon Ketua Umum (Caketum) PPP.

"Sejak awal kami mendengar kabar bahwa beliau (Dudung) berkeinginan untuk bergabung ke PPP," kata Tokan saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Jumat (30/5/2025).

Menurut Tokan, keinginan Dudung saat itu lantas disambut dengan baik oleh para kader PPP.

Pasalnya kata dia, para kader dan pengurus PPP memiliki harapan untuk bisa membesarkan partai tersebut bersama dengan Dudung.

"Banyak kader menaruh simpati dan menerima dengan senang hati apabila beliau bisa bersama kader dan pengurus partai membesarkan PPP yang merupakan warisan ulama disaat bergabungnya partai-partai Islam dijamahnya di tahun 1973 antara Parta NU, Perti, PSII dan Parmusi," kata dia.

Akan tetapi, karena saat ini Dudung telah mengambil sikap untuk tidak berminat gabung PPP, Tokan menyatakan pihaknya enggan ambil pusing.

Lantaran menurut dia, penolakan dari Dudung tersebut merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dunia politik.

Apalagi sebelumnya juga kata dia, Menteri Sosial RI (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul juga sudah menyatakan hal demikian.

"Saat ini sudah ada pernyataan Gus Ipul tidak sanggup memimpin PPP dan sekarang kalau ada pernyataan Pak Dudung yang mundur dari pencalonan di muktamar PPP, kami anggap hal biasa," kata Tokan.

Akan tetapi menurut Tokan, dengan adanya penolakan tersebut dari kedua tokoh itu menjadikan bursa calon Ketua Umum DPP PPP mendatang menjadi lebih menarik.

Kata dia, ke depan hanya tinggal menunggu siapa nantinya nama yang akan menduduki kursi nomor satu di kepengurusan DPP PPP.

"Kedepan akan semakin seru perebutan kekuasaan politik di PPP untuk menjadi orang nomor satu. Nanti kita lihat pasti akan mengerucut ke beberapa nama baik internal maupun eksternal," beber dia.

Saat ini pengurus DPP, DPW maupun DPC PPP seluruh Indonesia kata dia, sedang membenahi diri untuk menyambut pesta demokrasi 5 tahunan yaitu Muktamar.

Adapun agenda untuk memilih Ketua Umum DPP PPP tersebut rencananya akan dilaksanakan di bulan September 2025 mendatang.

Seperti diketahui, Eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman merespons soal masuknya nama dia dalam bursa calon Ketua Umum DPP PPP untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

Kata Dudung, dirinya belum mengetahui soal isu tersebut, namun, dia mengaku tidak berminat dengan tawaran tersebut jika memang nantinya PPP memberikan kesempatan kepadanya untuk memimpin partai.

"Waduh saya nggak tahu, tapi saya belum berminat," kata Dudung saat ditemui di Kantor Kementerian Agama RI (Kemenag), Kamis (29/5/2025).

Secara tegas, purnawirawan TNI bintang empat itu mengaku belum berminat untuk berkontribusi di dunia politik.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan sikap Dudung Abdurachman terhadap isu yang disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy atau Gus Rommy.

"Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menyatakan, sejauh ini sudah ada beberapa nama tokoh baik internal maupun eksternal PPP yang digadang akan menjadi Ketua Umum Partai.

Adapun beberapa nama tokoh yang muncul kata Gus Rommy yakni, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, mantan Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, hingga nama Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman.

Baca juga: PPP Enggan Ambil Pusing Penolakan Dudung Abdurachman Jadi Ketua Umum Partai

Keseluruhan nama tersebut diakui Gus Rommy, sudah sempat didiskusikan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.