Sekolah Gratis
Komisi X DPR: Sekolah Swasta Premium Tetap Boleh Memungut Biaya dengan Pengawasan
Hetifah menerangkan bahwa tidak semua sekolah swasta berada dalam kategori yang sama.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Tribunnews.com/Chaerul Umam
SEKOLAH SWASTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin. Ia menilai sekolah swasta yang memberikan layanan pendidikan premium harus dikecualikan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara membiayai pendidikan dasar tanpa pungutan biaya.
MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang membatasi pembebasan biaya pendidikan hanya untuk sekolah negeri bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses pendidikan.
”Hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah atau madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” kata Hakim MK Enny Nurbaningsih.
MK menegaskan, negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat memperoleh pendidikan dasar hanya karena keterbatasan ekonomi atau infrastruktur.
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait
Sekolah Gratis
| Daftar 11 MTs Swasta Gratis di Depok, Pendaftaran Dibuka 1 Juli 2025 |
|---|
| PDIP Desak Pemerintah Serius Laksanakan Putusan MK soal Sekolah Tanpa Pungutan Biaya |
|---|
| Hakim MK Arief Hidayat: Pendidikan Gratis Jangan Dianggap Jelimet, Tapi Amanat Konstitusi |
|---|
| Wamendikdasmen: Putusan MK Sekolah Gratis Kemungkinan Tak Diterapkan Tahun Ini |
|---|
| Pemprov Sumut Akan Gratiskan Biaya Pendidikan SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran Baru, Ini Kata Bobby |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.