Pemerintah Siap Hadapi Proyeksi Badai PHK, Stimulus Rp 24 Triliun Segera Digelontorkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) soal potensi peningkatan pengangguran di Indonesia dengan menggulirkan lima stimulus ekonomi senilai total Rp 24,4 triliun.

Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan pemerintah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan strategi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Pemerintah mengeluarkan lima stimulus, bukan satu. Nilainya Rp 24,4 triliun. Ini akan beredar di masyarakat dan akan jadi daya beli. Jadi ekonomi juga akan berputar,” ujar Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Kelima stimulus itu meliputi subsidi transportasi saat liburan sekolah (kereta, kapal, pesawat), bantuan subsidi upah Rp300 ribu selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer, tambahan kartu sembako Rp 200 ribu, serta bantuan beras 10 kilogram.

“Kalau orang bepergian, perekonomian akan bergerak. Tempat wisata bergerak, jasa-jasa juga ada kliennya. Ini yang diharapkan memicu perputaran ekonomi,” ucap Hasan.

Baca juga: Cegah PHK Massal, Pemprov Jateng Bentuk Satgas PHK Sesuai Instruksi Presiden

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hasan menyebut data BPS justru menunjukkan penurunan angka pengangguran terbuka dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen.

Sementara jumlah pekerja penuh waktu naik dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen.

“Memang pengangguran absolut bertambah sekitar 83 ribu orang, tapi itu juga karena banyak anak muda yang baru masuk usia kerja. Tapi penciptaan lapangan kerja baru juga terjadi dan lebih banyak,” katanya.

Baca juga: PHK Tinggi, Perekonomian Indonesia Berpeluang Rebound di Kuartal II

Hasan memastikan bahwa pemerintah tetap mewaspadai ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik dan dampaknya terhadap rantai pasok dan perdagangan dunia.

“Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi kita masih hampir 5 persen. Negara lain banyak yang hanya 1 persen, atau bahkan minus. Jadi kita punya amunisi yang cukup untuk tetap optimis,” tandasnya.