Tambang Nikel di Raja Ampat
Soal Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Anggota DPR: Jika Ada Indikasi Suap Harus Diperiksa
Dia mendukung langkah pemerintah menertibkan izin tambang yang dinilai tidak sesuai prosedur dan administrasi.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Kolase Tribunnews/Greenpeace
EKOLOGI RUSAK - Kerusakan ekologis terlihat nyata akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Anggota DPR RI asal Papua, Yan Permenas Mandenas, meminta pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran dalam pemberian izin tambang di Papua, termasuk memeriksa pejabat yang terlibat dalam penerbitan izin yang bermasalah.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini mendesak agar perusahaan tambang di Raja Ampat tidak hanya diperiksa, melainkan juga diproses hukum apabila ditemukan pelanggaran signifikan, terutama terkait regulasi perizinan.
“Termasuk AMDAL yang belum tentu perusahaan tersebut penuhi regulasinya,” ungkapnya.
Mandenas berharap kasus tambang di Raja Ampat menjadi pintu masuk untuk memeriksa seluruh izin pertambangan yang beroperasi di Papua.
“Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi," imbuhnya.
Berita Terkait
Berita Terkait
Tambang Nikel di Raja Ampat
| Di Balik Kekuatan PT Kawei Sejahtera, Penambang Nikel Raja Ampat Dicabut Izinnya, Ada Sosok Ini |
|---|
| Bahas Persoalan Tambang Nikel di Raja Ampat, AMPI Gelar Diskusi di Kampus UNJ |
|---|
| Menjaga Masa Depan Pariwisata: Titik Temu Konservasi dan Ekstraksi Ekonomi Bagi Kesejahteraan Bangsa |
|---|
| Penataan Tambang Nikel di Raja Ampat Dinilai Sesuai Regulasi dan Prinsip Keberlanjutan |
|---|
| Said Didu sebut PT Gag Nikel Harus Dievaluasi, Minta Prabowo Audit Semua Kasus Pelanggaran Tambang |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.