Sabtu, 23 Agustus 2025
Tujuan Terkait

Cak Imin Ungkap Tiga Langkah Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Cak Imin menyebut membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius.

Penulis: Chaerul Umam
Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah
KEMISKINAN EKSTREM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyebut membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut membebaskan Indonesia dari kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat bahwa sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih tinggal di wilayah perdesaan, yang menjadikan desa sebagai episentrum penting dalam intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Hal itu disamapikannya saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Mini Soccer Wangisagara, Majalaya, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2025).

"Untuk itu, 200 triliun dana bantuan milik pemerintah akan kita konsolidasikan pada level produktif. Dengan visi, seluruh jenis bansos sampai pada level produktif memberdayakan. Itulah bedanya cara kerja bantuan pemerintah, membutuhkan sinergi, kolaborasi semua pihak," ujarnya.

Cak Imin menekankan pentingnya keterpaduan strategi dan peran aktif semua elemen pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan secara sistemik.

Ia mengungkapkan tiga jurus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Strategi utama penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga pilar: pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat; kedua, mendorong peningkatan penghasilan masyarakat; dan ketiga, menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan," ucapnya.

Ketua Umum DPP PKB itu menambahkan, peran aktif pemerintah daerah, terutama para camat, lurah, dan kepala desa sangat penting, khususnya dalam menjaga akurasi dan pembaruan data DT-SKSEN yang dilakukan setiap triwulan. 

Dia juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja.

Khususnya bagi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan pengembangan koperasi desa.

"SPPG juga menjadi contoh konkret bagaimana desa dapat menjadi pusat solusi lokal dalam ketahanan gizi dan pengurangan kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Prof. Abdul Haris mendorong sinergi berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan.

“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa, kesuksesan ini dapat menjadi inspirasi desa lain untuk dapat direplikasikan dalam membangun ekosistem ekonomi pedesaan," tandasnya. 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan