Jaringan Gusdurian Minta Penulisan Ulang Buku Sejarah Dibatalkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis dan putri mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, merespons tegas pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual massal dalam tragedi Mei 1998. 

Dia juga mengkritik penolakan terhadap proyek penulisan ulang buku sejarah.  

"Kalau di Jaringan Gusdurian, minta dibatalkan," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu kepada wartawan, Sabtu (21/6/2025).

Terkait penyangkalan Fadli Zon soal kasus kekerasan massal 98, Alissa menyebut politikus Gerindra itu perlu memperluas wawasan. 

"Satu, Pak Fadli Zon kayaknya perlu piknik lebih jauh, ngopi dengan lebih banyak orang," ucapnya.

Alissa menegaskan bahwa ketidaktahuan seseorang tidak lantas membatalkan fakta sejarah. 

"Yang Pak Fadli Zon tidak tahu itu tidak sama dengan itu tidak benar. Just because you cannot see, doesn't mean it doesn't happen. Jadi, jangan karena kita enggak tahu informasinya terus kita menganggap itu tidak benar," ujar Alissa.  

Ia merujuk pada sejumlah laporan resmi yang mengonfirmasi kekerasan seksual dalam tragedi 1998, termasuk rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta dan Komnas HAM.

"Kemenkopolhukam dalam 12 kejahatan HAM masa lalu, itu di masa periode Pak Jokowi yang kedua sudah menyebutkan itu. Artinya, ini sudah menjadi informasi yang diverifikasi," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan kesaksian langsung dari ayahnya, Gus Dur, yang pernah bertemu korban kasus kekerasan seksual massal. 

"Gus Dur dulu bercerita kepada saya, menemui korban-korban perkosaan, membantu mereka pergi ke luar negeri. Ada kok yang dulu sempat ke Ciganjur sebelum akhirnya berangkat ke luar negeri," ucapnya.

"Pak Fadli Zon, jangan melakukan lompatan kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang lebih lengkap," tandasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. 

Fadli menilai bahwa istilah “perkosaan massal” membutuhkan verifikasi fakta yang lebih kuat.

"Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini," kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).