Senin, 8 September 2025

Penulisan Ulang Sejarah RI

Anies Baswedan Soal Penulisan Ulang Sejarah: Penting untuk Tidak Mengurangi dan Menambah

Anies Baswedan, menanggapi soal rencana penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Kebudayaan.

Penulis: Gita Irawan
Tribunnews.com/Gita
PENULISAN SEJARAH - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo, Anies Baswedan, usai menghadiri Rapimnas I Gerakan Rakyat di Hotel Arya Duta Jakarta pada Minggu (13/7/2025). Ia memberikan pandangan soal rencana penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Kebudayaan. (Gita Irawan/Tribunnews.com). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo, Anies Baswedan, menanggapi soal rencana penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian Kebudayaan.

Anies memandang penulisan sejarah perlu dilakukan secara objektif dan lengkap.

Bagi dia, bangsa manapun memiliki prestasi yang dibanggakan, namun juga ada problem yang harus dikoreksi. 

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapimnas I Gerakan Rakyat di Hotel Arya Duta Jakarta pada Minggu (13/7/2025).

"Dan kesemuanya adalah bagian dari sejarah. Karena itulah semuanya menjadi pelajaran. Karena itulah penting untuk tidak mengurangi dan juga tidak menambah, tapi lengkap apa adanya, sehingga sejarah menjadi pelajaran," kata Anies.

"Keberhasilan jadi kebangga!n, kekurangan jadi bahan untuk koreksi. Itulah perjalanan bangsa. Manusia juga begitu, ada prestasi, ada mungkin kalian berfrustasi, dan itu bagian jadi sejarah pribadi. Itu pesan saya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah berencana untuk melakukan penulisan sejarah.

Rencana tersebut sempat menuai polemik karena dianggap akan menghilangkan peristiwa-peristiwa tertentu yang dipandang akan merusak citra bangsa.

Dalam waktu dekat rencananya juga akan dilaksanakan uji publik terhadap proses penulisan ulang sejarah tersebut.

Terkini, DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan tim tersebut diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil musyawarah dengan pimpinan DPR RI lain nya.

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lain nya maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI," kata Dasco dalam keterangannya pada Minggu (6/7/2025).

 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan