Sikap Pemerintah RI Soal Perang Iran Vs Israel Diapresiasi DPR, Farah Puteri: Kemlu Bertindak Cepat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia, menyampaikan apresiasi mendalam atas sikap tegas Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, dalam menyikapi eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta intervensi militer Amerika Serikat. 

Indonesia secara konsisten menyerukan penegakan hukum internasional dan perlindungan fasilitas nuklir dari serangan militer. 

Menurut Legislator dari Fraksi PAN tersebut, langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam menanggapi situasi ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah. 

Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sidang ke-51 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 21 Juni 2025, secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar dasar-dasar hukum internasional dan mendesak semua pihak untuk menahan diri.

“Komitmen kita pada perdamaian global tercermin dari upaya diplomatik yang terus kita dorong, termasuk menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog. Sudah saatnya masyarakat internasional bersikap lebih tegas memperkuat tatanan hukum dan multilateralisme,” tutur Farah, Selasa (24/5/2025).

Lebih lanjut, Farah juga turut menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Luar Negeri RI atas keberhasilan dalam proses evakuasi 97 orang, yang terdiri dari 93 WNI, 3 staf kedutaan, dan 1 warga negara Iran (pasangan dari salah satu WNI) dari Iran melalui Azerbaijan. Upaya antisipasi di tengah meningkatnya ketegangan di Iran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya langkah cepat dan sigap Kementerian Luar Negeri dalam mengevakuasi 97 WNI dari Iran, termasuk staf kedutaan dan 1 warga negara Iran (pasangan WNI). Keberhasilan ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi setiap warga negaranya, dimanapun mereka berada,” ujar Farah. 

Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Luar Negeri juga telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI dari Israel melalui Yordania.

Situasi di Timur Tengah, khususnya Iran, semakin memanas setelah Israel melancarkan serangan udara pada 13 Juni 2025 terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Puncaknya, pada 22 Juni 2025, Presiden AS Donald Trump menyatakan militer AS telah menyerang tiga fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan, yang memicu Parlemen Iran menyetujui penutupan Selat Hormuz.

“Kami sangat menyayangkan eskalasi kekerasan yang terus terjadi di Timur Tengah. Serangan demi serangan hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil. Tindakan militer bukanlah jalan keluar. Yang dibutuhkan saat ini adalah deeskalasi, dialog dan komitmen bersama untuk menghormati hukum internasional,” pungkas Farah.
 
Farah percaya bahwa tekanan politik dari komunitas internasional adalah kunci untuk menghentikan konflik ini. Dengan menyoroti pelanggaran hukum internasional dan mendesak dialog, komunitas global dapat mendorong semua pihak untuk kembali ke meja perundingan.

"Kita harus bersatu untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa berhak untuk melanggar kedaulatan negara lain," kata Farah.

Ia berharap agar upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, bersama dengan komunitas internasional lainnya, dapat membuahkan hasil. 

"Kami berharap, dengan adanya upaya-upaya diplomatis dan tekanan politik yang konsisten dari Pemerintah Indonesia dan seluruh elemen masyarakat internasional, perdamaian akan segera terwujud dan fondasi kokoh bagi stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut dapat dibangun demi kebaikan seluruh umat manusia,” tutupnya.

Kepulangan WNI 

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha mengungkapkan informasi terkait proses pemulangan WNI yang dievakuasi dari Iran ke Indonesia.