Akui Kedekatan dengan Topan Ginting, Bobby Tegaskan Tak Akan Beri Bantuan Hukum ke Kadis PUPR Sumut

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting kini jadi sorotan usai ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut).

Terlebih, sosok Topan Ginting ini disebut-sebut sebagai orang dekat Bobby, baik saat Bobby menjabat sebagai Wali Kota Medan hingga kini menjadi Gubernur Sumut.

Ketika ditanya soal kedekatannya dengan Topan Ginting, Bobby pun mengakuinya.

Bobby menyebut ia memang membawa beberapa orang yang sebelumnya menjabat di lingkup Pemkot Medan ke Pemprov Sumut.

Termasuk salah satunya adalah Topan Ginting yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis PUPR Kota Medan.

"Ya iya banyak yang dibawa dari Pemkot. Ada beberapa yang kita bawa dari Medan," kata Bobby dilansir Kompas TV, Senin (30/6/2025).

Namun, Bobby menegaskan selama ini ia selalu mengingatkan jajaran dibawahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat.

"Makanya saya bilang, selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga," imbuh Bobby.

Kini setelah Topan tersandung kasus korupsi, ia pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut.

Untuk penggantinya, Bobby mengaku belum ada, tapi akan segera dipilih orang lain untuk menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Sumut.

Baca juga: Membandingkan Rumah Topan Obaja Putra Ginting Vs Bobby Nasution, Siapa Lebih Mewah?

"Belum ada, pasti akan kita ini (carikan pengganti)," ungkap Bobby.

Selanjutnya terkait bantuan hukum, Bobby menegaskan pihaknya tak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan dalam kasus korupsi ini.

"Enggak lah (Pemprov beri bantuan hukum)," tegas Bobby.

Lonjakan Karier Topan Ginting di Era Bobby Dipertanyakan

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengungkapkan kecurigaannya soal lonjakan karier Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Diketahui kini Topan terseret kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut dan telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).