Kantor Dinas PUPR Sumut Digeledah KPK Buntut Penetapan Tersangka pada Topan Ginting

TRIBUNNEWS.COM - Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa (1/7/2025).

Diketahui penggeledahan ini dilakukan KPK setelah Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.

Sebelum menjadi tersangka, Topan bersama lima orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan dibawa langsung ke Jakarta.

Melansir Tribun Medan, terlihat Kantor Dinas PUPR ini dijaga oleh petugas polisi dengan atribut lengkap.

Selain itu ada juga tiga mobil yang dikendarai oleh petugas KPK saat tiba di Kantor PUPR Sumut.

Menurut keterangan salah seorang petugas yang berjaga penggeledahan telah dilakukan sejak siang tadi.

Ada lebih dari enam orang petugas KPK yang melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPR Sumut tersebut.

"Lebih dari enam orang," ungkap Petugas Polisi yang berjaga, dilansir Tribun Medan, Selasa (1/7/2025).

Hingga kini proses penggeledahan pun masih berlangsung.

Tiga Pejabat BBPJN Sumut Dinonaktifkan

Tiga pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut) telah dinonaktifkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Hal ini dilakukan agar proses penanganan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumut berjalan dengan baik.

Salah satu pejabat yang dinonaktifkan adalah HEL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I Sumut, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca juga: Pemprov Sumut Raih Opini WTP dari BPK sebelum Kadis PUPR Topan Ginting Kena OTT KPK

Sesuai ketentuan kepegawaian, HEL juga diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan sedang menjalani penahanan oleh penyidik.

Sementara itu, dua pejabat lainnya yaitu Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut dinonaktifkan karena dinilai belum menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal.

Menurut Dody, penonaktifan ini dilakukan untuk memastikan perbaikan tata kelola dan kesinambungan pelaksanaan program strategis di wilayah tersebut.

"Untuk menjaga integritas dan kinerja institusi, kami telah menonaktifkan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, serta Kepala BBPJN Sumut dari jabatannya," kata Dody dikutip dari siaran pers pada Selasa (1/7/2025).

OTT KPK di Sumut

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut

Dari operasi senyap itu KPK mengungkap dua kasus sekaligus.

Kasus pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara.

Kasus kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Baca juga: Gubernur Sumut Bobby Nasution Siap Diperiksa, KPK: Tentu akan Dipanggil

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut; M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG); M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT Rona Na Mora (RN); dan Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul BREAKING NEWS : KPK Geledah Kantor PUPR Sumut Sejak Setengah Jam, Buntut OTT Topan Obaja Ginting.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)(Tribun Medan/Anisa Rahmadani)

Baca berita lainnya terkait Korupsi Jalan di Mandailing Natal.