Megakorupsi Minyak Mentah Pertamina, Kerugian Negara Bertambah dari Rp193 Triliun Jadi Rp285 Triliun

TRIBUNNEWS.COM - Jumlah potensi kerugian negara akibat kasus dugaan megakorupsi minyak mentah di tubuh PT Pertamina (Persero) terbilang fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah.

Kejaksaan Agung RI mengungkap update terbaru dari penghitungan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perkara tata kelola minyak mentah dan turunannya pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2018-2019.

Dikutip dari laman resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI, ada dua jenis kerugian yang timbul dari perkara tersebut, yakni:

• kerugian keuangan negara
• kerugian perekonomian negara

Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung, Abdul Qohar.

"Selain kerugian keuangan negara, penyidik juga menghitung kerugian perekonomian negara," kata Abdul Qohar dalam konferensi pers perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina di Kantor JAM PIDSUS Kompleks Kejagung RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Bahkan, menurut penghitungan terbaru jumlah kerugian negara akibat perkara ini bertambah drastis.

Abdul Qohar menjelaskan, penghitungan kerugian negara ini didapat dari perkembangan yang ditemukan oleh tim penyidik dalam proses penyidikan yang telah berjalan cukup panjang.

Sejumlah ahli telah diundang, diminta, dan dipanggil penyidik JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI untuk menghitung potensi kerugian negara secara lebih lengkap dari perkara dugaan korupsi tersebut.

Dari hasil perhitungan para ahli, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp285 triliun atau tepatnya, Rp285.017.731.964.389.

Sebagai informasi, saat pertama kali menetapkan 7 orang tersangka perkara korupsi minyak mentah Pertamina, Kejaksaan Agung RI menetapkan nilai kerugian mencapai Rp193 triliun.

Baca juga: Termasuk Riza Chalid, Ini Daftar 9 Tersangka Baru Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

"Perhitungan dari dua komponen, yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara," jelas Abdul Qohar.

9 Tersangka Baru, Total 18 Tersangka

Kejaksaan Agung RI (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) dan subholding kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018-2023.

"Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara marathon dengan jumlah saksi sebagaimana telah disampaikan Pak Kapuspenkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka," kata Abdul Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (10/7/2025) malam.

Sebelumnya dalam perkara ini, Kejagung telah memanggil dan memeriksa 273 saksi dan 16 ahli dengan berbagai latar belakang keahlian.

Adapun kesembilan tersangka itu adalah sebagai berikut: