Tanggapi Temuan PPATK, Anggota DPD RI Desak Audit dan Reformasi Penyaluran Bansos
Fahira Idris, menanggapi serius temuan PPATK yang mengindikasikan adanya penerima bansos yang terlibat judol.
Edukasi dan pendampingan masyarakat adalah berikut yang dia ajukan.
"Pendamping PKH serta aparat kelurahan dan desa diharapkan aktif memberikan edukasi tentang bahaya judi online dan pentingnya penggunaan bansos secara tepat" katanya.
Menurut Fahira, pendekatan berbasis komunitas dan keluarga dapat menjadi pencegahan efektif sejak dini.
Dia juga mengusulkan sanksi yang proporsional dan berkeadilan.
Menurunya, jika terbukti ada penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan untuk berjudi, sanksi administratif seperti penghentian bantuan dapat diterapkan.
"Namun, jika yang terjadi adalah penyalahgunaan identitas, negara wajib memberikan perlindungan dan pemulihan hak kepada korban," kata dia.
Menutup pernyataannya, Fahira menekankan bahwa dalam jangka panjang, bansos seharusnya menjadi sarana transisi, bukan solusi permanen.
Baca juga: Puan Minta Penyaluran Bansos Dievaluasi: Kalau Dipakai Judi Online, Itu Sudah Menyimpang!
"Oleh karena itu, penguatan program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan usaha kecil sangat diperlukan," kata dia.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/anggota-dpd-ri-yang-juga-aktivis-perempuan-fahira-idris.jpg)