Sabtu, 13 September 2025

Judi Online

Pemerintah Tak Akan Toleransi Penyalahgunaan Bansos untuk Judi Online: Bantuan Dihapus

Muhaimin memastikan masyarakat yang menggunakan uang bansos untuk judol tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari negara.

Penulis: Reza Deni
Editor: Erik S
Tribunnews.com / Rizki Sandi Saputra
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kegiatan perjudian online (judol). 

Kemudian PPATK mencocokkan data tersebut dengan transaksi mencurigakan yang ditemukan dalam sistem perbankan.

"Ya NIK-NIK Bansos. NIK Bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokkan dengan NIK apa, terkait dengan judol gitu, itu aja. Judol, korupsisama pembiayaan terorisme," ucapnya.

Lebih lanjut, Ivan menyebut bahwa transaksi yang terhubung dengan lebih dari 570 ribu NIK itu mencapai nilai yang signifikan, yakni lebih dari Rp900 miliar.

Baca juga: 571 Ribu Rekening Bansos Terindikasi Dipakai untuk Judi Online, Mensos Evaluasi Penerima Bansos

Dan temuan tersebut baru berasal dari satu bank BUMN saja.

"Ya total hampir Rp 1 triliun ya, lebih dari miliar. Ada satu bank BUMN. Oh masih, masih ada 4 bank lagi," pungkas Ivan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan temuan awal terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima.

Sebanyak 571.410 rekening penerima bansosterindikasi digunakan untuk aktivitas judi online pada 2024.

Temuan ini berasal dari hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online, ditemukan lebih dari setengah juta NIK yang identik. 

Hal ini berarti sekitar 2 persen penerima bansosjuga terdaftar sebagai pemain judi online.

"Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK," ujar Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan