KPK Usut Proyek Fiktif Rp80 M di PT PP, Office Boy hingga Direktur Diperiksa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dari berbagai latar belakang, termasuk office boy dan direktur perusahaan, terkait kasus dugaan pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga Rp80 miliar.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut lima saksi yang diperiksa adalah:

1. Eris Pristiawan (office boy proyek Cirebon-Semarang/Cisem) 
2. Fachrul Rozi (office boy proyek Cirebon-Semarang/Cisem)
3. Imam Ristianto (Direktur PT Adipati Wijaya)
4. Riza Pahlevi alias Awing (staf PT Adipati Wijaya)
5. Sisca Setya Evi (sekretaris pemilik PT Suprajaya Duaribu Satu)

Penyidikan ini merupakan bagian dari pengusutan proyek fiktif di PT PP periode 2022–2023. KPK telah menetapkan dua tersangka sejak 9 Desember 2024, namun identitasnya belum diungkap karena proses masih berjalan4.

Baca juga: Ketujuh Kalinya Diperiksa Kejagung, Dirut Sritex: Saya Datang Pagi, Baru Mulai Jam 2 Siang

Untuk mencegah potensi pelarian, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri bagi dua orang berinisial DM dan HNN sejak 11 Desember 2024. Pencegahan berlaku selama enam bulan.

Dalam pengembangan perkara, KPK juga menyita aset senilai Rp62 miliar, terdiri dari deposito Rp22 miliar dan uang tunai Rp40 miliar yang ditemukan dalam brankas. 

Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pelacakan aliran dana dan penguatan alat bukti.

Meski sempat dikaitkan dengan proyek pipa gas Cirebon–Semarang (Cisem), KPK menegaskan bahwa kasus ini merupakan perkara terpisah.

KPK menyatakan akan terus mendalami peran para saksi dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik korupsi di salah satu BUMN konstruksi terbesar Indonesia.

Profil PT Pembangunan Perumahan

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PT PP, adalah salah satu perusahaan konstruksi milik negara (BUMN) terbesar dan tertua di Indonesia.

Dikutip PTPP.co.id, perusahaan BUMN ini didirikan pada 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, perusahaan ini awalnya bertugas membangun proyek pampasan perang Jepang seperti Hotel Indonesia dan Bali Beach Hotel. Statusnya berubah menjadi perseroan terbatas pada 1971, dan sejak 2010, sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode PTPP.

Berkantor pusat di Plaza PP, Jakarta Timur, PT PP kini dipimpin oleh Direktur Utama Novel Arsyad dan Komisaris Utama Dhony Rahajoe.

Perusahaan ini memiliki portofolio luas di sektor konstruksi gedung, infrastruktur, EPC (Engineering, Procurement & Construction), properti, energi, dan pengelolaan kawasan.

PT PP juga memiliki sejumlah anak usaha strategis, antara lain:

• PT PP Properti Tbk (pengembangan residensial dan komersial)
• PT PP Presisi Tbk (jasa konstruksi sipil dan alat berat)
• PT PP Urban (pengembangan kawasan dan beton pracetak)
• PT PP Energi (proyek energi bersih dan pembangkit listrik)
• PT PP Infrastruktur (pengembangan jalan tol dan pelabuhan)
• PT PP Semarang Demak (proyek jalan tol strategis)
• PT Sinergi Colomadu (pengelolaan aset budaya dan komersial)

Baca juga: Deretan Artis yang Duduki Kursi Komisaris BUMN di Era Pemerintahan Prabowo, Didominasi Musisi

Sejumlah proyek ikonik yang digarap PT PP antara lain:

• Hotel Indonesia, Ambarukmo Palace Hotel, Bali Beach Hotel
• Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Delta Sidoarjo
• Jembatan Holtekamp Jayapura, Pelabuhan Patimban Subang
• Bandara Internasional Yogyakarta, Sirkuit Mandalika Lombok

PT PP juga dikenal sebagai pionir dalam penerapan konstruksi hijau dan teknologi ERP berbasis SAP di sektor konstruksi nasional. Dengan pengalaman lebih dari 70 tahun, perusahaan ini terus berinovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat posisi Indonesia di sektor infrastruktur global.