Sosok Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Minta Wapres Gibran Segera Berkantor di IKN

TRIBUNNEWS.COM – Sosok Saan Mustopa, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ibu Kota Nusantara, disingkat IKN ini, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

IKN berjarak sekitar 123 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam.

Saat ini, pembangunan IKN masih terus berlangsung.

Dikutip dari situs resmi DPR RI, Saan Mustopa pun mendorong Wapres Gibran berkantor di IKN sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.

Hal itu, dinilai penting untuk pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak menjadi proyek yang terlantar dan membebani negara.

Sosok dan rekam jejak

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Saan Mustopa merupakan seorang politisi kelahiran Karawang, Jawa Barat.

Ia lahir pada 5 Juli 1968. Artinya, saat ini ia berusia 57 tahun.

Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) sejak 1 Oktober 2024.

Sebagai pimpinan DPR periode 2024-2029, Saan mendapatkan tugas untuk mengoordinasikan ruang lingkup tugas bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG) yang meliputi Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII dan Badan Aspirasi DPR-RI.

Sebelum menjadi Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Irsed, Office Manager Matmus and Partner, dan Komisaris PT Bangun Bumi Bersatu.

Mengenai pendidikannya, Saat Mustopa menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN PISANGSAMBO, Karawang, pada tahun 1982.

Dikutip dari situs resmi DPR, setelah lulus SD, ia melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 BATUJAYA.

Setelah lulus SMP pada 1985, Saan bersekolah di SMAN RENGASPENGKLOK. Ia lulus pada tahun 1988.

Kemudian, Saat melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di UI Jakarta, jurusan Ilmu Politik.

Harta Kekayaan

Dikutip dari e-LHKPN KPK, Saan Mustopa diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 8.930.937.815.

Laporan harta kekayaan Saan Mustopa diterbitkan pada 31 Desember 2024.

Berikut rincian harta kekayaan Saan Mustopa:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 11.126.580.000                                    

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp 1.400.000.000 

2. Tanah Seluas 9000 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp 540.000.000

3. Tanah Seluas 5240 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp 314.400.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 5868 m2/1000 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp 1.173.600.000                         

5. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/304 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 7.000.000.000                          

6. Tanah Seluas 11643 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp 698.580.000.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 1.600.000.000                                 

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX MAGH10R-BPXHBD 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 500.000.000                             

2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5G A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000.

C.HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 25.000.000                        

D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 549.050.492                                  

F. HARTA LAINNYA Rp 630.307.323                                

Sub Total Rp 13.930.937.815.

Saan Mustopa tercatat memiliki hutang sebesar Rp 5.000.000.000, sehingga total kekayaan mencapai Rp 8.930.937.815.

Dorong Wapres Berkantor di IKN

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mendorong agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di IKN, sebagai langkah awal menghidupkan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.

Menurutnya, keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong.

“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai. Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan, dikutip dari dpr.go.id, Sabtu (26/7/2025).

Lebih lanjut, ia menyebut, kehadiran Wapres juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipindahkan serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di sana.

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata politisi dari Partai NasDem itu.

Selain itu, Saan menyoroti agar pengalokasian anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya. 

Dengan aktivitas pemerintahan berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara.

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” pungkasnya.

Sekilas Tentang IKN

Ibu Kota Nusantara, disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

IKN sendiri akan menjadi ibukota baru untuk menggantikan Jakarta yang dinilai sudah tidak ideal lagi menyandang status sebagai ibukota negara.

Hal itu dapat dilihat dari sejumlah faktor, seperti Jakarta yang sering dilanda banjir, kemacetan, hingga potensi tenggelam akibat kenaikan muka air laut.

IKN berjarak sekitar 123 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam.

Pembangunan IKN dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.

Adapun tujuan utama pembangunan IKN adalah mewujudkan pemerataan ekonomi, pembangunan, dan distribusi penduduk, serta mengurangi ketergantungan pada Pulau Jawa. 

Selain itu, IKN juga diharapkan menjadi simbol identitas nasional, kota berkelanjutan, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Pembangunan IKN direncanakan butuh anggaran Rp 466 triliun sampai 2045. Sebagian besar pembangunan atau 80 persen ditargetkan berasal dari non-APBN (investasi swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha) serta 20 persen dari APBN.

Saat ini, pembangunan masih berlangsung.

Satu di antaranya pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan selesai 31 Desember 2025.

Adapun pembangunan jalan Kawasan KIPP 1B dan 1C di IKN mencakup pembangunan jaringan jalan untuk menunjang konektivitas di KIPP IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono telah meninjau pembangunan jalan Kawasan KIPP 1B dan 1C yang menjadi bagian dari pengembangan tahap kedua IKN pada Sabtu (19/7/2025), 

Basuki mengecek progres pembangunan jalan yang terbagi dalam beberapa paket pekerjaan, mulai dari Paket A hingga Paket G.

Hasil pengecekan pekerjaan, peningkatan jalan sepanjang 12,2 km yang mengadopsi desain jalan tipe ROW 36 dan ROW 54 ini disebut berjalan lancar.

Sementara itu, Komisi II DPR RI masih menunggu keputusan presiden (Keppres) dari Prabowo Subianto terkait penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota Indonesia. 

Secara hukum, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi menjadi ibu kota negara setelah Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota ditandatangani.

Hingga Juli 2025, Keppres tersebut belum diterbitkan, sehingga Jakarta masih berstatus ibu kota Indonesia

(Tribunnews.com/David Adi, Reza Deni, Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)