PDIP Tak Terbuka soal Kongres, Pengamat Sebut Wajar karena Khawatir Jokowi Cawe-cawe

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa saat ini PDIP tidak terbuka soal kongres karena menghindari adanya pihak-pihak yang ingin mengotak-atik acara lima tahunan partai berlambang banteng tersebut. 

Kongres PDIP awalnya dijadwalkan pada 2024, setelah kongres terakhir digelar pada 2019 lalu.

Tetapi, PDIP mengundur kongres ke-6 itu karena bersamaan dengan agenda Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak. Kongres ke-6 partai kemudian dijadwalkan pada April 2025, namun kongres tersebut tak juga terealisasi di April lalu. 

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM, Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan bahwa semua kader masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal kongres tersebut.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, juga menyatakan pelaksanaan kongres tidak akan lebih dari tahun 2025.

Pangi mengatakan, setiap kongres PDIP padahal selalu unjuk kekuatan, tapi kali ini tidak seperti biasanya.

Kendati demikian, menurut Pangi, hal tersebut wajar juga karena PDIP khawatir akan ada cawe-cawe dari Joko Widodo (Jokowi).

"Kongres itu sebetulnya agenda reguler untuk suksesi nahkoda partai. Biasanya memilih ketum dan sekjen dan bendahara satu paket. PDIP biasanya setiap kongres tetap ada show of force (unjuk kekuatan), meskipun setiap kongres PDIP hampir selalu enggak ada kejutan," kata Pangi saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (31/7/2025).

"Kalau sekarang kongres tidak terkesan show force untuk menghindari masuknya tangan dingin eksternal untuk mengotak-atik kongres. Saya pikir wajar juga ada kekhawatiran cawe-cawe Jokowi," sambungnya.

Isu Jokowi cawe-cawe di kongres PDIP pada 2024 lalu ini sebelumnya muncul pertama kali dari sebuah podcast. 

Saat itu, Jokowi dikabarkan sudah membentuk tim hukum untuk mendalami surat keputusan (SK) kepengurusan baru PDIP.

Baca juga: Bimtek PDIP di Sanur Bali Jadi Kongres? Bambang Pacul: Pengalaman Kita, Kongres Selalu di Bali

Namun, hal tersebut ditepis oleh pihak Istana saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI.

Jokowi sendiri resmi dipecat dari PDIP pada Sabtu, 14 Desember 2024 lalu, bersama dengan putranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya Muhammad Bobby Afif Nasution.

PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi merupakan sanksi yang diberikan partai karena eks Wali Kota Solo itu dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan perubahan aturan yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden.

PDIP Sangat Berhati-hati

Pangi mengatakan, setiap kongres memang selalu ada orang titipan dari orang yang mempunyai kepentingan untuk menggembosi agenda partai dari dalam.

"Biasanya setiap kongres selalu ada orang titipan dari representasi kekuatan kekuasaan atau yang punya kepentingan, menitip orangnya yang kemudian bisa menggembosi agenda partai dari dalam," ujar Pangi.

Dalam hal ini, kata Pangi, PDIP sangat berhati-hati karena kongres nanti merupakan penentuan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan jabatan strategis lainnya.

"PDIP saya mencermati betul-betul, sangat hati-hati soal titipan, apakah nanti posisi sekjen atau jabatan strategis lainnya. Supaya nggak masuk angin," ucapnya.

Pangi mengatakan, mengingat PDIP ini merupakan partai besar, sehingga wajar saja jika banyak yang ingin menitipkan pengaruhnya lewat partai banteng tersebut.

"Karena selalu ada yang ingin menitipkan pengaruh kekuatan politiknya di PDIP via kongres. Kita harus paham PDIP ini bukan partai kecil, ini partai besar di mana pasti semua kepentingan ingin menitipkan pengaruhnya," katanya.

"Termasuk kekuatan eksternal yang ingin masuk menguasai dan mencoba mengendalikan dan mengambil pengaruhnya di PDIP," imbuh Pangi.

Kata Puan soal Kongres PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani memastikan bahwa Kongres ke-6 PDIP akan secepatnya digelar, setelah pelaksanaan kongres ke-6 PDIP itu berulang kali diundur. 

Kendati demikian, Puan belum bisa memastikan kapan tanggal pasti acara tersebut akan dilaksanakan.

Kongres itu akan membahas mengenai posisi sekretaris jenderal dan struktur kepengurusan baru.

"Belum tahu, nanti kita tunggu. Secepatnya (dilaksanakan) insyaallah," ungkapnya setelah membuka acara Bimbingan Teknis (bimtek) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDIP periode 2024-2029 Seluruh Indonesia di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali Rabu (30/7/2025).

Puan mengatakan, pihaknya baru akan memberi kabar mengenai kongres setelah acara bimtek nanti selesai dilaksanakan.

Ketika disinggung terkait lokasi kongres apakah akan di Bali juga seperti acara bimtek, Puan tidak memberi jawaban pasti.

Dia hanya tersenyum dan mengatakan insyaallah kepada wartawan.

"Insyaallah, nanti setelah bimtek, kita baru akan ada kabarnya, insyaallah (di Bali)," kata Ketua DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat memastikan bahwa kongres PDIP akan digelar pada tahun 2025 ini. 

Hanya saja, menurut Djarot, jadwal pelaksanaannya masih menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri. 

“Ya ditunggu saja, yang penting itu tahun 2025 dan menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), jadwal Kongres yang menentukan adalah Ketua Umum,” kata Djarot usai peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor Pusat DPP PDIP Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

Djarot juga mengatakan, masa jabatan pengurus PDIP bakal berakhir pada 2025, sehingga masih ada kesempatan menggelar kongres. 

“Agustus bisa, September bisa, Oktober bisa, ya kan? Karena kepengurusannya itu 2020 sampai dengan 2025,” ujarnya. 

(Tribunnews.com/Rifqah)