3 Fakta Pemberian Abolisi Pada Tom Lembong atas Kasus Impor Gula

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI resmi menyetujui surat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong atas kasus impor gula yang menjeratnya dalam rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

"Hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dilansir dari Tribunnews.com, abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan usai rapat konsultasi bersama DPR RI, Kamis (31/7/2025).

“Yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan Keputusan Presiden, kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR sudah disepakati oleh fraksi-fraksi,” ungkap Supratman.

Berikut adalah 3 fakta pemberian abolisi kepada Tom Lembong:

Usulan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas 

Pemberian abolisi dari Presiden Prabowo merupakan hasil dari usulan Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas.

Hal tersebut diungkapkan secara langsung olehnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/7/2025) dilansir dari Tribunnews.com.

“Pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong,” jelasnya.

Supratman menjelaskan, surat pengajuan abolisi disampaikan langsung oleh dirinya sebagai Menteri Hukum kepada Presiden termasuk dalam penandatanganannya.

Surat tersebut kemudian diproses oleh Presiden untuk kemudian diserahkan ke DPR RI.

Ada 1.116 Orang Diajukan untuk Mendapat Abolisi dan Amnesti, Termasuk Hasto Kristiyanto

Bersamaan dengan abolisi yang diberikan untuk Tom Lembong, ada 1.116 orang yang diajukan untuk pemberian amnesti dan abolisi.

Hal ini disampaikan oleh Supratman, di mana usulan itu juga berasal dari Menteri Hukum.

“Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan,” ungkap Supratman.

Jumlah 1.116 orang yang mendapat abolisi dan amnesti sudah melalui verifikasi dan uji publik oleh Kemenkumham.

“Amnesti terhadap 44 ribu orang tetapi setelah kami verifikasi hari ini baru yang memenuhi syarat yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua. Yang 1.168 ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga,” imbuhnya.

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut menjadi satu dari 1.116 orang yang mendapatkan abolisi dan amnesti dari presiden.

Dilakukan Demi Kepentingan Bangsa dan Negara

Adapun pemberian abolisi dan amnesti sejumlah 1.116 orang ini merupakan upaya menjaga kondusifitas bangsa jelang perayaan HUT RI ke-80.

Pertimbangan utama pengusulan tersebut adalah demi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang disampaikan oleh Supratman.

“Pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Yang kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama
dengan seluruh elemen kekuatan politik yang ada di Indonesia,” tegasnya dilansir dari Tribunnews.com Kamis, (31/7/2025).

Supratman juga menjelaskan, pertimbangan utama dari pengusulan tersebut bukan semata - mata hukum, tetapi juga menyangkut keutuhan bangsa.

Kilas Balik Kasus Tom Lembong

Sebelumnya, Tom Lembong dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu, Tom juga dihukum membayar pidana denda Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025) lalu.

Ia dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Kendati demikian, dalam kasus ini hakim menyatakan bahwa Tom tidak terbukti memiliki niat jahat atau mens rea dan tidak memperoleh keuntungan pribadi dari perkara ini.

(mg/Rohmah Tri Nosita) (Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

Penulis adalah peserta magang dari Universitas Sebelas Maret (UNS)