Sebut DPR Harus Jadi Kanal Utama untuk Aspirasi Publik, Doli Singgung Evaluasi UUD 1945
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk merespons kegelisahan publik atas stagnasi demokrasi
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Dosen FISIP UI Reni Suwarso menambahkan, isu evaluasi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali mencuat di tengah sorotan terhadap dinamika sosial dan politik nasional. Salah satu perhatian utama adalah persoalan rendahnya tingkat saling percaya di masyarakat Indonesia atau yang disebut sebagai low trust society.
Menurut Reni, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi masa depan bangsa dan menghambat upaya untuk memperkuat persatuan nasional.
"Kita ini masyarakat yang low trust society, satu sama yang lainnya itu tidak percaya. Ini kan susah, bagaimana kita akan menjadi bangsa yang bersatu kalau di antara kita ada ketidakpercayaan,” ujarnya.
Hal ini bentuk keprihatinan terhadap kondisi sosial Indonesia saat ini, yang dinilai belum mencerminkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam UUD 1945.
"Ini menjadi PR bagi MPR, apakah UUD 1945 pascareformasi itu cocok dengan keadaan sekarang. Tolong dengar aspirasi kami ini dan evaluasi,” pungkasnya.
| Anggota Komisi IX DPR Usul Perlindungan Ojol Masuk RUU Transportasi Online |
|
|---|
| Defisit RAPBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Kita Tetap Hati-hati |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Guyur Himbara Rp200 Triliun, DPR: Enggak Masalah, Asal Tepat Sasaran |
|
|---|
| Prajurit TNI Ikut Jaga DPR dan Fasilitas Umum, Jubir Kementerian Pertahanan: Permintaan Kepolisian |
|
|---|
| TNI Jaga DPR dan Fasilitas Publik, Kemhan: Bukan Darurat Militer, Itu Permintaan Kapolri |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.