Mencermati Rangkap Jabatan Megawati di Kepengurusan PDIP, Sampai Kapan Isi Posisi Sekjen?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengumumkan sekaligus melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 di arena Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat dirinya sendiri.

Baca juga: Megawati Ingatkan Kader PDIP Harus Militan, Tak Boleh Hanya Mau Instan

Sekjen partai politik adalah pejabat tinggi dalam struktur organisasi partai yang bertanggung jawab atas pengelolaan harian, koordinasi internal, dan pelaksanaan strategi politik. Di banyak partai, Sekjen adalah tokoh kunci kedua setelah Ketua Umum.

Pengamat Politik serta Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah Megawati Soekranoputri untuk rangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekjen PDI Perjuangan itu bukan tanpa alasan. 

Baca juga: Wejangan Megawati di Kongres PDIP: Kader Sejati Turun ke Akar Rumput, Bukan Sekadar Pandai Bicara

Menurutnya, Megawati sedang berupaya menjaga partai berlambang banteng tersebut dari infiltrasi kekuatan eksternal yang ingin mengintervensi arah politik PDIP.

"Ibu Mega ini menjaga partai PDIP supaya tidak dirongrong 'barang selundupan' atau titipan atau pesanan politik dari ruang-ruang gelap kekuasaan lain," ujar Pangi kepada Tribunnews.com, Sabtu (2/8/2025).

Pangi menyebut bahwa posisi Ketua Umum PDIP sudah menjadi semacam hak veto bagi Megawati, yang sulit digantikan oleh sosok lain.

Hingga kini, Megawati tetap mempertahankan kursi tersebut tanpa perlawanan berarti di internal partai.

"Posisi Ketua Umum PDIP hampir sulit untuk digantikan karena itu semacam hak veto Ibu Mega. Untuk menjadi Ketum PDIP memang tidak akan terganti, dan terbukti belum berganti. PDIP tetap strategis," ujar pria lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.

Lebih jauh, Pangi menilai absennya pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP merupakan bentuk konsolidasi internal.

Menurutnya, Megawati menggantung posisi tersebut demi menghindari gangguan eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas internal partai.

"Memang untuk mengunci supaya tidak ada tangan-tangan orang lain untuk mengotak-atik partai PDIP, merusak konsolidasi partai, merusak persatuan para kader PDIP," tegasnya.

Pangi bahkan menyebut adanya ‘kotoran-kotoran dari luar kekuasaan’ yang berusaha masuk ke tubuh PDIP dan kini tengah dibendung oleh Megawati.

"Agar tidak bisa merusak partai PDIP, dan itu yang saya cermati. Ibu Mega menghindari penumpang-penumpang gelap yang ingin menyerobot PDIP," imbuhnya.

Baca juga: Megawati Klaim Hasto Contoh Korban Ketidakadilan Hukum, Akui Selalu Sebut Nama Hasto dalam Zikirnya

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai
– Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya
– Said Abdullah

3. Ketua Bidang Luar Negeri
– Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif
– Bambang Wuryanto

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi
– Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif
– Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Ketua Bidang Politik
– Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
– Ganjar Pranowo

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM
– Yasonna H Laoly

10. Ketua Bidang Perekonomian
– Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan
– Rano Karno

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
– Puti Guntur Soekarno

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan
– Abdullah Azwar Anas

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana
– Tri Rismaharini

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja
– Darmadi Durianto

16. Ketua Bidang Kesehatan
– Ribka Tjiptaning

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial
– Charles Honoris

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak
– I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM
– Andreas Eddy Susetyo

20. Ketua Bidang Pariwisata
– Wiryanti Sukamdani

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
– MY Esti Wijayanti

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME
– Zuhairi Misrawi

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital
– Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan
– Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan
– Rokhmin Dahuri

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
– Eriko Sotarduga

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi
– Ronny Talapessy

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi
– Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

29. Sekretaris Jenderal
– Megawati Soekarnoputri

30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal
– Dolfie O.F.P.

31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan
– Utut Adianto

32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan
– Sri Rahayu

33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi
– Adian Yunus Yusak Napitupulu

34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan
– Yoseph Aryo Adhi Dharmo

35. Bendahara Umum
– Olly Dondokambey

36. Wakil Bendahara Bidang Internal
– Rudianto Tjen

37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal
– Yuke Yurike

Baca juga: Soroti Kasus Hasto Kristiyanto, Megawati Sedih Lihat KPK Sekarang: Masa Presiden Harus Turun Tangan

Sampai Kapan Megawati Isi Posisi Sekjen?

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, mengungkapkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak mungkin merangkap jabatan sebagai sekjen selama lima tahun dalam struktur kepengurusan partai.

Ribka mengatakan hal tersebut lantaran menjadi syarat agar strukutur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 bisa disahkan oleh Kementerian Hukum.

Dia menilai ada aturan dari Kementerian Hukum yang tidak memperbolehkan adanya sosok yang merangkap jabatan dalam kepengurusan partai.

"Nggak, bisanya sudah dilengkapi ya. Kan nggak mungkin kasih ke Kumham belum ada Sekjen."

"Nggak ada lah (Megawati merangkap jabatan sebaga Ketua Umum dan Sekjen sepanjang 2025-203). Mungkin juga ada aturan di Kumham kan mesti harus strukturnya harus," katanya usai Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Ribka juga tidak berkomentar banyak terkait keputusan Mega untuk merangkap jabatan sebagai sekjen.

Di mana jabatan itu sempat diemban Hasto selama 10 tahun sejak 2015 sebelum tersandung kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Kini, Hasto sudah dinyatakan bebas setelah memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri," katanya.

Ketika ditanya soal jabatan Hasto di PDIP setelah tak menjabat sebagai Sekjen, Ribka juga irit bicara.

Dia hanya mengatakan Hasto pada kongres kali ini tidak dilantik oleh Megawati dalam struktur DPP PDIP.

Pasalnya, Hasto baru tiba di venue kongres setelah Megawati melantik struktur kepengurusan DPP PDIP.

"Itu juga kan baru datang. Kita udah dilantik (Hasto) baru datang. Mungkin kalau sebelum dilantik, ya itu lain lagi persoalannya."

"Ya nanti mungkin (Hasto) ada pelantikan di DPP, entah apa kan," kata Ribka.