PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Guntur Romli: Tak Berhubungan dengan Amnesti Hasto

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan bahwa keputusan partai untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sikap yang baru.

Menurut Guntur, hal itu telah direkomendasikan dalam Rakernas V PDIP yang dilaksanakan pada Mei 2024 lalu.

"Bahwa PDI Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang, checks and balances dan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Jadi sikap tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari," ucap Guntur Romli dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025).

Selain itu, sambungnya, salah satu rekomendasi dalam Rakernas V PDIP adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.

"Itu juga hasil dari Rakernas," jelas Guntur.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tak ada hubungannya dengan amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Adapun amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu.

"Jadi ketika sikap bahwa PDI Perjuangan menjadi partai penyeimbang kemudian dikaitkan dengan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto menurut kami itu tidak berhubungan karena sikap (menjadi penyeimbang) itu sudah ditegaskan lebih dulu," ucap Guntur.

Sebagaimana diketahui, Hasto Kristiyanto yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo secara resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat (1/8/2025) malam

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku

Politikus asal Yogyakarta itu sempat ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Baca juga: Tom Lembong dan Hasto Dapat Abolisi-Amnesti dari Prabowo, Habiburohman: Kasusnya Tak Signifikan

Ia divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sementara itu, sikap PDIP yang memilih menjadi partai penyeimbang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang. 

Namun, PDIP juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi memilih berdiri sebagai penyeimbang.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati, Sabtu.