6 Tokoh yang Tolak Pengibaran Bendera One Piece: Khofifah, Bobby Nasution, Budi Gunawan, Hasan Nasbi

TRIBUNNEWS.COM - Pengibaran bendera 'One Piece' jelang perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini menuai polemik di tengah publik.

Biasanya sejak awal bulan Agustus masyarakat mulai ramai memasang bendera Merah Putih untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ini.

Namun tahun ini sedikit berbeda, tak hanya bendera merah putih saja yang dipasang, tapi ada juga bendera bajak laut yang identik dengan serial manga dan anime asal Jepang, One Piece.

One Piece merupakan anime asal Jepang yang menceritakan tentang petualangan bajak laut. Tokoh utama anime One Piece adalah Monkey D. Luffy, pemimpin kelompok bajak laut bernama Straw Hat Pirates.

Sementara itu, Kelompok ini memiliki logo Jolly Roger, yaitu tengkorak dengan silang tulang atau pedang di belakangnya. Namun, lambang bajak laut yang dipimpin Luffy ini gambar tengkoraknya diberikan topi jerami atau secara sederhana kemudian disebut sebagai 'bendera One Piece'.

Logo topi jerami sendiri banyak ditafsirkan sebagai lambang perlawanan terhadap tirani. Khususnya bendera Bajak Laut Topi Jerami milik Monkey D. Luffy, tengkorak dengan topi jerami bukan hanya sekadar tanda bajak laut.

Ia adalah simbol kebebasan dari segala bentuk penindasan dan perlawanan terhadap Pemerintah Dunia yang sering digambarkan sebagai otoritas korup dan absolut.

Bendera One Piece ini kemudian dinilai menjadi salah satu bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi negara Indonesia saat ini.

Namun nyatanya, pengibaran bendera 'One Piece' menjelang HUT ke-80 RI ini justru menuai penolakan dari beberapa tokoh pemerintah.

Di antaranya ada dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.

Ada juga Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan,  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, serta Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang turut menolak pengibaran bendera 'One Piece' ini.

Berikut rangkuman penolakan beberapa tokoh terkait pengibaran bendera 'One Piece' jelang HUT RI:

Baca juga: Salah Satunya Anies, Ini 4 Tokoh Besar di RI yang Gunakan Simbol One Piece

1. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah gencar mengajak masyarakat untuk  mengibarkan bendera merah putih di bulan Agustus.

Salah satunya dengan cara membawa ribuan bendera untuk dibagikan ke masyarakat ketika Khofifah turun ke daerah-daerah di Jawa Timur.

Hal ini dilakukan Khofifah agar  masyarakat punya semangat baru mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh di bulan Agustus.

"Agar masyarakat yang belum punya, atau sudah ada namun jika warnanya sudah pudar, mereka bisa menggunakan bendera yang diberikan tersebut menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia,” tuturnya.

Terkait maraknya pengibaran bendera 'One Piece' yang belakangan terjadi di tengah masyarakat, Khofifah mengaku tak setuju.

Khofifah pun mengimbau masyarakat agar lebih baik mengibarkan bendera merah putih dibanding bendera  'One Piece.'

“Pokoknya saya minta tolonglah kita ini merah putih. Merah putih harga mati. Jadi tolong hormati. Kita ini ada di bulan kemerdekaan, jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih,” pungkasnya.

Baca juga: Jawaban 5 Kepala Daerah soal Bendera One Piece: Dedi Mulyadi, Pramono Anung hingga Bobby Nasution

2. Gubernur Sumut Bobby Nasution

Sama seperti Khofifah,  Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta warganya untuk tidak ikut mengibarkan bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025 mendatang.

Pasalnya Bobby menilai pemasangan bendera merah putih saat HUT RI adalah bentuk kebanggaan menjadi warga Indonesia.

"Saya harap di Sumut belum ada (yang pasang bendera One Piece dengan merah putih berbarengan), saya harap tak ada, kita berharap semua rasa nasionalisme di sumut harus bisa bertumbuh."

"Bendera merah putih ini kan kita mau 17an rasa nasionalis kebanggaan kita, perjuangan kita, baik yg berjuang mengibarkan bendera merah putih dan seterusnya ditanamkan."

"Jadi saya harapkan semua masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih," jelasnya saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan di Hotel JW Marriot, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: Aksi Pengibaran Bendera One Piece Dianggap Belum Sampai pada Upaya Makar

3. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi buka suara soal pemasangan bendera 'One Piece' oleh warga menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Secara pribadi, Hasan mengaku belum pernah melihat bendera tersebut dikibarkan.

"Saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan saya tiap hari jalan enggak pernah lihat," kata Hasan di SMAN 6 Tangerang Selatan, Banten, Senin (4/8/2025).

Terkait bendera, Hasan mengatakan bahwa Merah-Putih adalah suatu keniscayaan.  

Selain itu menurut Hasan Nasbi, bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan bendera lainnya.

Meski rasa ketidaksukaan kepada pemerintah merupakan sebuah pilihan,  namun untuk bendera Merah Putih, menurut dia itu bukan merupakan pilihan.

"Begini. Mau suka atau tidak suka pada pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini. Tapi bendera Merah Putih bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain," tuturnya.

Baca juga: Ramai Kain Bergambar One Piece Dikibarkan, Fraksi PKB MPR RI Minta Pemerintah Ambil Sikap Bijak

4. Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan

Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan merespons viralnya bendera 'One Piece' yang dikibarkan di sejumlah tempat dan media sosial menjelang peringatan HUT ke-80 RI.

Budi Gunawan mengatakan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. 

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun. Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara."

"Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara," kata Budi Gunawan dalam keterangan resmi pada Jumat (1/8/2025).

Menurut Budi, Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah peringatan atas perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia.

Momen ini seharusnya menjadi pengingat warisan bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. 

"Namun demikian, dalam beberapa hari terakhir, kami mencermati dengan serius adanya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah bendera perjuangan kita dan mengganti dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu. Ini tentu sangat memprihatinkan kita semua."

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban," ungkapnya.

Baca juga: Ramai Bendera One Piece, 4 Pihak Menilai Bukan Tindakan Makar, Negara Diminta Tak Represif

5. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut  menyoroti fenomena pengibaran bendera fiksi One Piece yang sejajar dengan bendera Merah Putih jelang perayaan HUT RI.

Pigai menyatakan negara dengan tegas berhak melarang pengibaran bendera tersebut lantaran dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8/2025). 

Lebih lanjut, Pigai ungkapkan pelarangan tersebut sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

"Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan."

"Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara," ujar Pigai.

Dia ungkapkan juga bahwa pelarangan tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi ke kebebasan ekspresi warga negara. 

“Sikap pemerintah adalah demi core of national interest atau kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” pungkasnya.

Baca juga: Bukan Hanya Gibran, Sri Mulyani Juga Pernah Pakai Atribut One Piece

6. Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin

Menanggapi ramainya polemik pengibaran bendera anime dan manga One Piece jelang HUT ke-80 RI, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin merasa tidak pas jika bendera belambang tengkorak dipajang di bawah bendera Merah Putih.

Menhan pun mengajak semua pihak berpikir jernih dan mengingat kembali bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia direbut dengan darah, keringat, dan air mata.

"Kan nggak pantas dong, masa' bendera Merah Putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang Merah Putih itu di back up oleh tengkorak. Kan nggak pas dong," kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta pada Selasa (5/8/2025).

"Kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat, dan air mata. Itu bendera Merah Putih dijahit oleh Ibu Almarhum Fatmawati Soekarno. Ini terus ada lagi bendera," ungkap dia.

Menurut dia, bendera One Piece tersebut sebenarnya tidak apa-apa. Namun, ia meminta agar bendera One Piece tersebut tidak dipajang di bawah bendera Merah Putih.

"Enggak apa-apa sih benderanya tuh. Jangan kau pajang di bawahnya bendera Merah Putih dong. Kan masih banyak juga orang yang berpikir biasa. Ya terserah kalian lah bagaimana menilai. Tapi saya pikir sebaiknya tidak," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Gita Irawan/Wahyu Gilang Putranto/Suci Bangun Dwi Setyaningsih)

Baca berita lainnya terkait Bendera One Piece.