Bendera One Piece
Heboh Bendera One Piece, YLBHI Singgung soal Semangat Pancasila
Ketua YLBHI Muhammad Isnur buka suara perihal fenomena pengibaran bendera serial dan anime asal Jepang, One Piece, menjelang HUT ke-80 RI.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Bobby Wiratama
Hasan lantas mengatakan bahwa bendera merah putih merupakan suatu keniscayaan.
Ia menyebut bendera merah putih tak boleh diganti dengan bendera lain.
Meski rasa ketidaksukaan kepada pemerintah merupakan sebuah pilihan, tetapi untuk bendera merah putih bukanlah sebuah pilihan.
"Begini. Mau suka atau tidak suka pada pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini."
"Tapi bendera merah putih bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera merah putih tidak boleh diganti dengan yang lain," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pengibaran bendera One Piece boleh-boleh saja sebagai sebuah ekspresi kreativitas.
Namun, Prasetyo tak memungkiri, penindakan bisa saja dilakukan jika terdapat penggeseran makna dari kreativitas itu.
Misalnya, ada gerakan yang mengajak lebih baik mengibarkan bendera One Piece daripada bendera merah putih.
"Kalaupun ada penindakan, itu yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Kalau ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu."
"Misalnya dengan mengimbau supaya lebih baik mengibarkan ini bukan ini (merah putih)," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.
Ia menyebut, sebagai WNI, ajakan itu tentu membuat banyak pihak merasa terusik.
Apalagi, bendera merah putih adalah bendera sakral yang pengibarannya bisa dilakukan secara sah selepas memperoleh kemerdekaan pada 80 tahun yang lalu.
"Kita semua ini kan anak bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia. Saya kira teman-teman juga pasti merasa terusik, ya," ucap Prasetyo.
Atas dasar itu, Prasetyo meminta semua pihak untuk menunjukkan semangat kebersamaan pada bulan kemerdekaan, serta saling bekerja sama, bersatu, bergotong royong, dan meningkatkan rasa optimisme.
Di sisi lain, pihaknya bakal berusaha memperbaiki kebijakan-kebijakan yang belum sempurna dengan mencari jalan keluar masalah satu per satu meskipun membutuhkan waktu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.