Ketua YLBHI Minta Pemerintah Santai Tanggapi Pengibaran Bendera One Piece, Bukan Negara Otoriter

"Jadi justru menarik pendapatnya Ibu Titiek ya, anggota DPR dari fraksi Gerindra yang nganggap udah sih biarin aja, itu mah ecek-ecek, itu mah adalah ekspresi warga. Itu yang justru menarik ucapan dari Bu Titiek," katanya.

Selain itu, Isnur juga menyinggung Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang juga pernah menggunakan pin One Piece saat kampanye bahkan debat Pilpres pada 2024 lalu.

Menurut Isnur, tidak ada yang salah dengan itu, sehingga pemerintah tidak perlu panik karena masyarakat hanya berusaha merayakan sesuatu dengan riang gembira.

"Atau misalnya yang dipakai oleh wakil presiden kita Mas Gibran ketika kampanye Mas Gibran kan menggunakan pin Jolly Roger menggunakan pin One Piece dalam kampanyenya, bahkan di debat Pilpres Mas Gibran itu menggunakan simbol One Piece," ujarnya.

"Jadi apa yang salah dengan Mas Gibran menggunakan simbol One Piece itu? Jadi masyarakat juga bertanya, "Ini ada apa sih? Kok sepanik ini gitu". Padahal masyarakat tuh ingin merayakan sesuatu yang merasa rasakan dengan riang gembira gitu," ucap Isnur lagi.

Bagaimana Respons Pemerintah?

Aksi sebagian masyarakat yang mengibarkan bendera bajak laut dari serial ‘One Piece’ jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini juga memicu respons dari pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pengibaran bendera One Piece merupakan sebuah kreativitas. 

Namun, menurutnya, ada cara lain untuk mengekspresikan kekecewaan tanpa mengurangi kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, jika pengibaran bendera itu memang bersumber dari rasa tidak puas oleh kinerja pemerintah.

"Sebagai sebuah ekspresi kreativitas, boleh. Tapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus."

"Tadi misalnya ada kekecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Prasetyo menuturkan, pemerintah berupaya akan terus memperbaiki berbagai kebijakan yang belum sempurna dan juga terbuka terhadap semua masukan dan kritik. 

"Ada masalah, ya mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga terbuka terhadap semua masukan, semua kritik," kata dia.

"Kita sebagai bangsa bisa merdeka itu (karena) pengorbanan jiwa, raga, pahlawan yang tidak bisa dinilai dengan apapun," beber Prasetyo. 

"Ini enggak ada hubungannya dengan masalah kreativitas dari teman-teman asosiasi-asosiasi. Kita sangat menghormati itu. Tapi tolonglah ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan," imbuhnya.

Prasetyo menambahkan, penindakan bisa saja dilakukan jika terdapat penggeseran makna dari kreativitas tersebut, seperti ada gerakan yang mengajak lebih baik mengibarkan bendera One Piece alih-alih Bendera Merah Putih. 

"Kalaupun ada penindakan, itu yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Kalau ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu. Misalnya dengan mengimbau supaya lebih baik mengibarkan ini bukan ini (Merah Putih). Loh gimana ini? Ini sakral Bendera Merah Putih," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus)