Program Makan Bergizi Gratis
Siswa Minta Burger untuk Menu MBG, DPR: Ada Kesenjangan Pemahaman soal Gizi
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani merespons adanya permintaan burger untuk menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari seorang siswa.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
Hal ini lantas disoroti DPRD Kudus.
Selain soal porsi, wakil rakyat mempertanyakan kecukupan gizi pada menu non-nasi tersebut.
Adanya menu non-nasi tersebut diketahui saat Komisi D DPRD Kudus mengecek SPPG tersebut pada Sabtu (2/8/2025).
Dikutip dari Tribun Banyumas, menu non-nasi tersebut disiapkan SPPG sebagai inovasi program untuk menjadi selingan agar anak tak bosan.
Menu non-nasi tersebut disuguhkan dua kali dalam sepekan.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto mengatakan, menu non-nasi tak boleh mengurangi kecukupan gizi dan porsi yang dibutuhkan para penerima makan bergizi gratis.
"Jika menu tanpa nasi ini dimaksudkan agar anak tidak bosan, namun harus diperhatikan kecukupan gizinya."
"Porsinya juga harus disesuaikan agar cukup untuk memenuhi kebutuhan sekali makan," kata Mardijanto, Sabtu.

Mardijanto menekankan kepada SPPG, terutama ahli gizi SPPG, untuk memperhatikan kebutuhan protein yang harus ada pada setiap menu.
Minimal, protein dalam bentuk olahan telur, atau diambil dari sumber protein lain semisal daging.
"Jadi, meskipun ada inovasi menu non-nasi, harus ada proteinnya. Jangan sampai, roti-roti saja, atau hanya olahan mi saja. Karena protein ini penting," tegasnya.
Selain sandwich dan burger, SPPG Ponpes Al Chalimi menyediakan kentang dan olahan mi sebagai selingan dalam program makan bergizi gratis.
Secara keseluruhan, Mardijanto mengatakan, SPPG Ponpes Al Chalimi telah menerapkan SOP yang bagus dari segi kebersihan dan pengolahan dalam menyiapkan makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala SPPG Ponpes Al Chalimi Bulungcangkring Kudus, Afifuddin menyambut baik masukan dari DPRD Kudus soal menu makanan MBG.
Selain berkaitan dengan menu, lanjut dia, sinergitas dengan pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan juga diperlukan dalam rangka memastikan makanan sehat dan higienis.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.