Puan Sebut PDIP akan Bersuara Lantang Jika Program Prabowo Tidak untuk Kepentingan Rakyat Banyak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan dalam sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi.

"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," kata Puan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Megawati Rangkap Jabatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Fokus Menulis Buku

Puan Maharani seorang politikus senior yang dikenal sebagai tokoh penting dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan merupakan bagian dari dinasti politik keluarga Soekarno.

Sistem presidensial adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

Sistem ini banyak digunakan di negara-negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko.

Puan menjelaskan, PDIP memilih sebagai partai penyeimbang Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan semua kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat.

Diketahui PDIP adalah salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia.

"Jadi, artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebaliknya, kata dia, PDIP akan mengkritisi apabila kebijakan maupun program Pemerintahan Prabowo tak berpihak kepada masyarakat.

"Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," ucap Puan.

Puan menegaskan, PDIP berharap seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDIP yang masuk dalam kabinet," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan secara resmi sikap partai terhadap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.