Ketua KPK Sampaikan Masukan Terkait RKUHAP saat Rapat dengan Komisi III DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK RI Setyo Budianto, menyampaikan beberapa masukan terkait harmonisasi antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Undang-Undang KPK.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI dengan KPK, pada Rabu (20/8/2025).

Satu di antaranya yakni perlunya sinkronisasi antara ketentuan Pasal 3 ayat (2) dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 329 dan 330 RKUHAP. 

Selain itu, definisi penetapan tersangka dalam Pasal 1 angka 25 dinilai berpotensi menghambat penetapan tersangka hasil dari penyelidikan, termasuk dalam kasus tertangkap tangan.

Setyo juga menyoroti pentingnya mempertahankan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan di tahap penyelidikan, sebagai bagian dari kekhususan hukum acara tipikor.

"Karena memang dimungkinkan upaya paksa yang dikecualikan pengaturannya sepanjang diatur dalam Undang-Undang," ujar Setyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Komisi III DPR Akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP 

Terkait praperadilan, KPK meminta agar mekanisme tersebut tidak menjadi hambatan terhadap proses hukum perkara pokok.

"Dan mencegah tersangka tindak pidana korupsi menjadikan praperadilan untuk menunda-nunda sidang," ujarnya.

Dalam paparannya, Setyo juga menekankan pentingnya kekhususan kewenangan KPK, di antaranya:

 1. Prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK

 2. Penegasan kewenangan perlindungan pelapor, saksi dan korban

 3. Jaminan independensi penyelidik penyidik dan penuntut umum KPK

 4. Penegasan kewenangan KPK mengoordinasikan penanganan perkara koneksitas

Baca juga: Diperiksa 10 Jam Kasus Ijazah Jokowi, Abraham Samad Sebut Penyidik Langgar Kaidah KUHAP

Lebih lanjut, Setyo berharap diakomodirnya kekhususan kewenangan KPK, terhadap prosedur khusus yang berlaku bagi penyidik dan penyelidik KPK.

Prosedur khusus yang berlaku bagi penyelidik dan penyidik KPK: