Kena OTT KPK, Noel Sempat Desak Koruptor Dihukum Mati & Puji Pemberantasan Korupsi Era Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025) malam.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan OTT KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"(OTT Noel terkait dugaan) pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," katanya pada Kamis (21/8/2025).

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita beberapa aset seperti uang, puluhan mobil, dan dua motor mewah merek Ducati.

Namun, Fitroh tidak menjelaskan apakah seluruh aset tersebut milik Noel atau tidak. Pasalnya, selain Noel, penyidik KPK turut menangkap 20 orang lainnya.

Baca juga: Wamenaker Noel Ditangkap KPK, Dasco: Prabowo Tak Akan Lindungi Pembantunya yang Terbukti Korupsi

Di sisi lain, Noel merupakan sosok yang termasuk anti korupsi. Bahkan, dirinya sempat menuntut agar para koruptor dihukum mati.

Menurutnya, mereka adalah akar permasalahan bangsa Indonesia.

Hal ini sempat disampaikannya lewat cuitan di akun X pribadinya @wamennoel98 pada 2 Februari 2021 lalu.

Bahkan dia turut menandai akun X Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi); mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Kembali ke Pokok Persoalan Bangsa ini. HUKUM MATI KORUPTOR !!! @susipudjiastuti, @jokowi, @erickthohir," tulisnya.

Tak cuma itu, dua hari setelah cuitan di atas, dirinya juga sempat mengunggah foto ketika menandatangani pakta integritas terkait pejabat negara yang melakukan korupsi agar dihukum mati.

Dalam foto tersebut, tampak Noel bersama dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) era Jokowi, Benny Ramdani.

"BERSAMA KEPALA BADAN BP2MI MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS HUKUMAN MATI JIKA PEJABAT NEGARA MELAKUKAN KORUPSI, BENNY RAMDANI SOSOK PEJABAT DI PEMERINTAHAN JOKOWI YANG MEMILIKI KOMITMEN PERANG MELAWAN KORUPSI DAN HTI," tulisnya.

Jauh sebelumnya, Noel juga sempat menyoroti terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 yang sempat menjerat Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Dalam kasus ini, Juliari divonis 12 tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap bansos pandemi Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Terkait kasus ini, dia lagi-lagi mendukung agar para orang yang terjerat dalam kasus tersebut, agar dihukum mati jika terbukti.

"Mereka yang korupsi dana bansos layak dihukum mati," cuitnya pada 9 Desember 2020.

Puji Pemberantasan Korupsi oleh Prabowo, Noel Sebut Era Jokowi Kurang

Saat menjabat sebagai Wamenaker, Noel juga sempat memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikannya pada 30 Mei 2025 lalu saat menghadiri acara bertajuk Aktivis 98 Bicara, Refleksi 27 Tahun Reformasi: Pemerintahan yang Bebas dan Bersih KKN, Mimpi atau Kenyataan? atau empat bulan sebelum terjaring OTT KPK.

"Kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini bisa diandalkan dalam melawan korupsi," katanya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Dia lantas membandingkan pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Jokowi, yang dianggapnya masih ada kekurangan.

Baca juga: Mensesneg Sebut OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Momentum Evaluasi Kabinet

Menurutnya, kekurangan tersebut bakal diperbaiki di era pemerintahan Prabowo.

Noel menuturkan Prabowo tidak bakal pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita ketahui bahwa di pemerintahan Pak Jokowi itu ada satu problem, tuntutan publik, kurangnya penanganan kasus korupsi."

"Karena ini penanganan berkelanjutan, saya lihat penanganan korupsi Pak Prabowo sangat luar biasa. Orang-orang yang tak tersentuh hukum, di pemerintahan Pak Prabowo, tersentuh," tegasnya.

Prabowo Bakal Cari Pengganti Noel

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan Prabowo bakal segera mencari pengganti Noel setelah terjaring OTT KPK.

Prabowo, katanya, menghormati penuh proses hukum di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga antirasuah.

“Presiden sudah dapat laporan dan beliau sampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Baca juga: Motor Ducati Disita KPK dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Tak Ada di LHKPN, Bagaimana Mobilnya?

Ia menambahkan pemerintah turut prihatin karena Wamenaker menjadi pejabat pertama di kabinet yang terjaring OTT KPK.

“Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan salah satu anggota koalisi merah putih diinfo jadi salah satu yang kena operasi tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menekankan Presiden Prabowo sejak awal selalu mengingatkan agar jajaran kabinet berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah rakyat.

“Nah tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan Presiden ke kita semua bahwa kita perlu untuk terus hati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberi ke kita semua. Oleh karena itu, kita nyatakan keprihatinan yang mendalam,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)