SOSOK Irvian Bobby Mahendro, ASN Kemnaker Otak Pemerasan Sertifikat K3, Kantongi Rp 69 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan dalam penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang merugikan para buruh hingga puluhan miliar rupiah. 

Di pusat pusaran korupsi ini, muncul satu nama yang diduga menjadi otak utama, yaitu Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Irvian, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, disebut sebagai penerima aliran dana haram paling besar. 

Dari total Rp81 miliar yang berhasil dikumpulkan dari praktik pemerasan selama periode 2019–2024, Irvian diduga mengantongi Rp69 miliar.

"Pada tahun 2019–2024, Saudara IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Menurut KPK, uang puluhan miliar tersebut digunakan Irvian untuk membiayai gaya hidup mewah. 

Aliran dana dipakai untuk belanja, hiburan, membayar uang muka (DP) rumah, hingga membeli mobil mewah. 

Selain itu, sebagian uang juga disetorkan secara tunai ke sejumlah pihak lain.

Modus dan Beban Buruh

Praktik culas ini menyasar para pekerja yang diwajibkan memiliki sertifikasi K3.

Para pelaku membuat harga sertifikat menjadi sangat mahal, jauh di atas tarif resmi.

"Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta," jelas Setyo.

Pembengkakan biaya yang fantastis ini menjadi beban berat bagi para pekerja, sementara uangnya dinikmati oleh para pejabat korup.

Aliran Dana ke Pejabat Lain

Selain Irvian, KPK juga mengungkap sejumlah pejabat lain yang turut menikmati uang hasil pemerasan, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. 

Mereka adalah:

1. Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan): Rp5,5 miliar
2. Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja): Rp3,5 miliar
3. Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian): Rp3 miliar
4. Immanuel Ebenezer (Wamenaker): Rp3 miliar
5. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan): Rp1,5 miliar
6. Chairul Fadhly Harahap (Sesditjen Binwasnaker dan K3): Satu unit mobil mewah

Secara total, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut identitas lengkap para tersangka:

1. IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024–2029.
2. IBM (Irvian Bobby Mahendro) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022–2025.
3. GAH (Gerry Aditya Herwanto Putra) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang.
4. SB (Subhan) selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020–2025.
5. AK (Anitasari Kusumawati) selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang.
6. FRZ (Fahrurozi) selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025–sekarang.
7. HS (Hery Sutanto) selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025.
8. SKP (Sekarsari Kartika Putri) selaku Subkoordinator.
9. SUP (Supriadi) selaku Koordinator.
10. TEM (Temurila) selaku pihak PT Kem Indonesia.
11. MM (Miki Mahfud) selaku pihak PT Kem Indonesia.

Duduk Perkara Pemerasan K3

Di balik drama penangkapan dan air mata, tersingkap praktik pemerasan sistemik yang telah berlangsung sejak 2019 hingga 2025. 

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, pengurusan sertifikat K3 yang seharusnya dikenakan tarif resmi Rp275.000, dipaksa naik hingga Rp6 juta per sertifikat. Uang hasil pungutan liar itu tidak hanya mengalir ke kantong pribadi, tetapi juga disamarkan melalui pembelian kendaraan dan aset lainnya.

Dari 14 orang yang diamankan, 11 telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Di antaranya adalah Immanuel Ebenezer yang disebut menerima Rp3 miliar dan satu unit sepeda motor, serta sejumlah pejabat internal Kemenaker dan pihak swasta yang menerima dana dalam kisaran Rp3,9 hingga Rp7,5 miliar.

Total aliran dana mencapai Rp81 miliar, dan KPK telah menyita 22 kendaraan, uang tunai Rp170 juta, serta USD 2.201 sebagai barang bukti. Praktik ini disebut melibatkan jaringan internal dan eksternal Kemenaker secara sistematis.

Baca juga: Satu Jam Setelah Ditetapkan KPK Jadi Tersangka, Wamenaker Noel Langsung Minta Amnesti dari Prabowo

Kasus Noel bukan sekadar angka atau jabatan. Ia adalah cerminan bagaimana kekuasaan bisa runtuh dalam sekejap, dan bagaimana air mata seorang pejabat bisa menyentuh luka sosial yang ditinggalkan oleh korupsi.

Tiga momen dalam satu malam ini menjadi pengingat bahwa integritas bukan hanya soal hukum, tapi soal harapan publik yang tak boleh dikhianati.

Bagi KPK, penanganan kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menjadi titik awal bagi upaya pencegahan korupsi yang lebih serius di sektor ketenagakerjaan.

Setyo menekankan pentingnya reformasi layanan publik agar lebih efisien dan berpihak kepada masyarakat.

“Agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional,” pungkas Setyo.