Pakar dan Media Asing Soroti Demo di Indonesia, Statement Prabowo Soal Makar Dikritik Amnesty

“Memberi label demonstrasi publik dengan tuduhan makar atau terorisme adalah hal yang berlebihan, terutama ketika terus-menerus disajikan dengan narasi ‘campur tangan asing’ dan ‘memicu konflik’ ketika orang-orang berdemonstrasi untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang kebijakan pemerintah yang bermasalah,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dikutip dari artikel Indonesia’s deadly protests paused but deep resentment remains. Here’s what to know di CNN, Selasa.

“Pernyataan presiden tidak peka terhadap semua keluhan dan aspirasi yang telah disuarakan publik selama demonstrasi," lanjutnya.

Dewan HAM PBB Bereaksi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) menyerukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan aparat yang tidak proporsional dalam gelombang protes di Indonesia, Senin (1/9/2025).

Berikut pernyataan Dewan HAM PBB:

Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah efisiensi atau penghematan anggaran, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan. 

Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.

Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan pertemuan publik.

Semua pasukan keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Kami menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.

Penting juga bahwa media harus diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen.

Sementara, Human Rights Watch menyoroti respons Prabowo yang menyebut aksi demonstrasi massa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia telah mengarah kepada gejala tindakan makar dan terorisme.

Organisasi HAM yang berbasis di Amerika Serikat itu pun menilai, pemerintah Indonesia telah "bertindak tidak bertanggungjawab dengan memperlakukan aksi demonstrasi sebagai tindakan pengkhianatan atau terorisme," sebagaimana dikutip dari The Guardian, artikel Indonesia protests explained: why did they start and how has the government responded?

Direktur Dewan HAM PBB untuk wilayah Asia, Meenakshi Ganguly, mengatakan respons pemerintah terhadap aksi unjuk rasa sangat memprihatinkan, "mengingat sejarah panjang aparat keamanan dalam menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan terhadap demonstran."

Adapun sejumlah kedutaan dan konsulat asing, termasuk AS, Australia, Prancis, Kanada, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, telah mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) dan menyarankan warga negara mereka di Indonesia untuk menghindari area demonstrasi atau kerumunan publik yang besar.

(Tribunnews.com/Rizki A.)