Wamenkop Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Cairkan Pinjaman Secara Bertahap Mulai Pekan Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih Ferry Juliantono mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menghadiri Rapat Koordinasi Operasionalisasi dan Pengembangan (Etape II)  KDKMP yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta.

Koperasi Desa Merah Putih adalah program nasional yang digagas pemerintah Indonesia untuk membentuk lembaga ekonomi berbasis desa yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. 

Baca juga: Menkop Budi Arie Tegaskan Komitmen Pemerintah Kembangkan Koperasi di Indonesia

Ferry mengatakan, masalah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) secara keseluruhan dari Kementerian dan Lembaga terkait operasionalisasi KDKMP dapat dituntaskan minggu ini.

"Juklak dan Juknis operasionalisasi KDKMP di tuntaskan minggu ini Sehingga minggu depan KDKMP bisa segera operasional. Kopdes bisa cairkan pinjaman secara bertahap," kata dia kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Koperasi Merah Putih Kesulitan Urus Izin NIB, Wamenkop Temui Wamen Investasi

Hadir dalam rakor tersebut antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Selain itu, tampak sejumlah pejabat lainnya yakni Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo hingga Donny Oskaria

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, memastikan bahwa peraturan menteri desa (Permendes) mengenai tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sedang dalam tahap akhir penyusunan dan harmonisasi lintas kementerian.

“Insya Allah, hari ini sedang dilakukan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lain, agar Permendes ini selaras dengan regulasi yang berlaku," kata Yandri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Permendes tersebut kata Yandri ditargetkan  rampung dalam 1–2 hari ini. Permendes ini nantinya akan mengatur mekanisme musyawarah desa khusus untuk pengajuan pinjaman melalui Kopdes, termasuk penyusunan proposal dan rencana bisnis desa.

Terkait skema pinjaman, Yandri menjelaskan bahwa ketentuan teknis seperti masa tenggang atau grace period diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. 

"Kalau soal grace period, itu diatur oleh PMK. Lebih teknisnya nanti biar Menteri Keuangan yang menjelaskan,” kata dia.

Mengenai progres Kopdes yang sudah berjalan, Yandri menyebutkan bahwa secara umum pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak menemui hambatan berarti. Ia menegaskan, pemerintah terus mendorong percepatan agar seluruh Kopdesberbadan hukum bisa menjalankan usahanya dengan optimal pada 28 Oktober 2025 mendatang.

Baca juga: Bulog dan Koperasi Desa Merah Putih Sinergi Distribusikan Beras ke Wilayah Perbatasan

“Alhamdulillah, yang sudah berjalan itu lancar semua. Sekarang kita kejar supaya nanti tanggal 28 Oktober, semua Kopdes yang sudah berbadan hukum itu bisnisnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Yandri juga menyampaikan bahwa sektor-sektor usaha yang tengah dimatangkan melalui Permendes meliputi kebutuhan pokok masyarakat desa.

"Arahan dari Bapak Presiden jelas, kita fokus pada gas LPG, pupuk, sembako, apotek, dan lain sebagainya,” pungkasnya.