Mahasiswa Kembali Aksi di Depan DPR, Ingatkan Hari Ini Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat

Ringkasan Utama

Mahasiswa kembali menggelar aksi di depan DPR RI, menagih tenggat 17+8 tuntutan rakyat yang sebelumnya diserahkan oleh influencer kepada anggota DPR. Aksi berlangsung damai dengan pendekatan kreatif, namun substansi tuntutan tetap menyentuh isu-isu serius seperti kekerasan aparat, transparansi DPR, dan reformasi kelembagaan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Aksi mahasiswa kembali digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025), bertepatan dengan tenggat waktu pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat yang sebelumnya diserahkan oleh sejumlah influencer kepada anggota DPR.

Pantauan di lokasi menunjukkan massa mahasiswa mengenakan almamater biru dongker dan setelan santai berwarna pink, hijau, kuning, dan merah. Mereka duduk bersila melingkar sambil membawa poster-poster bertuliskan sindiran terhadap DPR, seperti “Laprak gue aja kelar sebelum deadline” dan

“Bandung Bondowoso aja bisa bikin 999 candi semalam, masa DPR gak bisa selesain 17 PR-nya malam ini.”

Ketua BEM KM Universitas Padjadjaran, Vincent Thomas, menyebut pendekatan aksi kali ini sengaja dibuat lebih ringan secara visual agar lebih mudah diterima publik.

“Kami memahami bahwa ternyata 17+8 itu menggunakan warna-warna yang colorful, pendekatan yang fun, dan itu jauh lebih bisa beresonansi dengan baik kepada seluruh masyarakat sipil, terutama yang awam,” ujar Vincent.

Baca juga: Puan Minta Maaf Atas Perilaku dan Ucapan Wakil Rakyat yang Tak Berkenan

Meski berlangsung di depan kompleks parlemen, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tetap dibuka. Kendaraan masih melintas dari arah Semanggi ke Slipi.

Sehari sebelumnya, Kamis (4/9/2025), sejumlah anggota DPR RI menemui massa influencer di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen. Mereka menerima dokumen tuntutan 17+8 yang disusun oleh berbagai elemen sipil. Anggota DPR yang hadir antara lain Rieke Diah Pitaloka, Andre Rosiade, Kawendra Lukistian, serta Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD, Abcandra Muhammad Akbar.

“Dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre Rosiade saat menerima dokumen dari influencer seperti Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Jerome Polin, Ferry Irwandi, dan Fathia Izzati.

Rieke Diah Pitaloka menyatakan DPR akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dan menyampaikan empati atas jatuhnya korban dalam demonstrasi sebelumnya.

“Insyaallah kita pihak yang berwenang di dalam memenuhi ini. Tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin,” ujar Rieke.

Isi Tuntutan 17+8

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat pertama kali mencuat di media sosial pada akhir Agustus 2025, menyusul gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah.

Format tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang, yang disusun secara kolektif oleh berbagai elemen gerakan sipil, termasuk BEM SI, GMNI, KAMMI, dan jaringan aktivis independen.

Tagar #17+8 dan #IndonesiaBerbenah sempat menjadi trending di X (Twitter), Instagram, dan TikTok, menandai besarnya dukungan publik terhadap agenda reformasi kelembagaan, transparansi anggaran, dan supremasi sipil.