JK: 17+8 Tuntutan Rakyat Adalah Alarm Perubahan, Bukan Sekadar Desakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai alarm perubahan yang tidak bisa diabaikan.

Menurutnya, tuntutan tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat terhadap keadilan, transparansi, dan peningkatan kesejahteraan.

“Ya seperti pandangan di demo itu. Bahwa perlu ada perubahan-perubahan. Perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perlu keadilan,” ujar JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/9/2025).

JK menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ia menyerukan kerja kolektif antara negara, masyarakat, dan dunia usaha.

“Pemerintah harus bekerja dengan adil, pengusaha bekerja efektif, masyarakat mendorong perubahan,” katanya.

Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan tersebut secara serius.

“Mudah-mudahan semuanya Pak Presiden sudah memberikan perhatian,” ujarnya.

Baca juga: Respons Anggota DPR RI Terkait Rencana Pemerintah Kucurkan Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan

 
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat: Desakan Terstruktur untuk Reformasi

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat lahir dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Tuntutan ini dirumuskan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, diaspora, influencer, hingga petisi daring.

Warna brave pink dan hero green menjadi simbol visual gerakan ini, dengan tiga kata kunci utama: Transparansi, Reformasi, dan Empati.

 
17 Tuntutan Jangka Pendek (Tenggat: 5 September 2025)

Ditujukan kepada Presiden, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Ekonomi.

Tugas Presiden:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan demonstrasi 28–30 Agustus.

Tugas DPR:

3. Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru anggota DPR.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah, termasuk melalui KPK.