Komnas HAM Sebut Yusril Hormati Langkah 6 LNHAM Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Demo Ricuh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim independen pencari fakta peristiwa demonstrasi akhir Agustus 2025 yang diinisiasi 6 lembaga nasional disebut sudah mendapat restu dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhan Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Pernyataan itu juga sekaligus menegaskan ihwal tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) pencari fakta lahir dari inisiatif, bukan datang dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Jauh-jauh hari sebelum dibentuk, Anis mengatakan mereka sudah menginformasikan terkait tim independen LNHAM kepada Yusril.

“Pada tanggal 8 September sebenarnya LNHAM juga diundang rapat koordinasi dengan Kemenko Hukum, HAM dan Imipas,” kata Anis.

Baca juga: Amnesty Indonesia Desak Pembentukan Tim Independen Usut Tudingan Makar dalam Gelombang Demonstrasi

“Dalam rakor tersebut sebenarnya juga kami sampaikan informasi awal kepada Kemenko, Bapak Yusril, bahwa LNHAM akan membentuk tim independen,” sambungnya.

Yusril, lanjut Anis, menghormati langkah yang diambil LNHAM.

“Dalam pertemuan itu Bapak Yusril menyampaikan menghormati tim yang akan dibentuk oleh 6 lembaga HAM karena itu merupakan kewenangan dari lembaga independen,” tegas Anis.

Baca juga: Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Terus Bergulir, PDIP Minta Prabowo Bentuk Tim Independen

Ruang lingkup kerja tim independen ini mencakup peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan, dampak pasca-demonstrasi termasuk bagi korban dan keluarganya.

Tim independen ini tidak menyebut pasti tenggat waktu mereka dalam mencari fakta.

Namun, hal pasti, kata Anis hasilnya akan mereka serahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, enam LNHAM telah mengumumkan membuat tim independen untuk mencari fakta atas peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan selama akhir Agustus hingga awal September.

Enam lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Disabilitas (KND), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman.