Komnas HAM: Publik Berhak Tahu Fakta Demo Ricuh Agustus 2025

Tim independen LNHAM ini tidak mulai dari nol, apakah nantinya akan mengunjungi semua daerah yang demo berujung ricuh?

Seperti Komnas HAM sendiri, kami sudah melakukan pemantauan lapangan di 13 provinsi dan 19 kabupaten kota, terkait dengan peristiwa kesunjuk rasa dan juga kerusuhan, sejak tanggal 26 ya pasca peristiwa.

Lembaga-lembaga HAM yang lain juga sudah turun ke lapangan, ada yang sudah ke Makassar, ada yang sudah ke Semarang, ke tempat-tempat yang lain, sehingga tentu informasi ini sangat penting karena meng-cover fakta-fakta yang kami temukan di lapangan.

Tetapi bagaimana kemudian temuan-temuan dari masing-masing lembaga ini nantinya kita konsolidasikan menjadi satu laporan yang lebih utuh terkait dengan peristiwa aksi dan kerusuhan.

Baca juga: Jadwal Demo Jakarta 8 September: Aksi Mahasiswa hingga Demo Kasus Munir, Ini Lokasi dan Tuntutan

Apakah akan berkoordinasi dengan pemerintah di daerah selain kepolisian?

Tentu saja iya, karena pemerintah ini dalam konteks HAM itu kan pemangku kewajiban hak asasi manusia ya. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi. 

Artinya dan selama aksi dan kerusuhan itu terjadi, para korban yang terutama yang mengalami luka-luka dan lain sebagainya itu kan sudah juga ditangani melalui respon cepat masing-masing pemerintah.

Kemudian bagi masyarakat misalnya yang sudah melaporkan mengalami dampak psikologi pasca-peristiwa ini apakah ini sudah diidentifikasi atau belum gitu ya. Lalu lembaga-lembaga pendidikan karena terutama dalam peristiwa ini itu kan banyak sekali anak-anak. Mereka ada yang masih di bangku sekolah, ada yang anak-anak putus sekolah gitu. 

Sehingga tentu ini harus mendapatkan perlakuan yang khusus gitu ya. Nah ini nanti juga akan kami koordinasikan dengan pemerintah. 

Selain fasilitas umum, ada juga rumah pejabat seperti Ibu Sri Mulyani yang dirusak dan dijarah, relevan didatangi tim?

Semua hal yang kami indikasikan itu relevan untuk kami dalami. Melakukan pendataan, mengonfirmasi. Karena dampak kerusuhan itu, salah satunya terjadi penjarahan terhadap sejumlah rumah pejabat publik, sehingga tentu informasinya kami butuhkan selain informasi yang selama ini sudah beredar di media dan juga di media sosial. 

Untuk anak-anak di bawah umur, nantinya akan diberikan pendampingan?

Sejauh ini menjadi fokus areanya KPAI untuk melakukan pemantauan. Setahu saya KPAI sudah turun ke lapangan ke berbagai wilayah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian terutama untuk mengidentifikasi berapa jumlah anak yang ditangkap, ditahan, yang sudah dipulangkan, yang dijadikan tersangka.

Sejauh ini memang dilakukan komunikasi agar diperlakukan penanganan sesuai dengan SPPA, sistem peradilan pidana anak, untuk menghormati bagaimana hak anak tetap diperhatikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Untuk aktivis yang diproses hukum apakah tim independen mendalami hal tersebut?