KPA: Konflik Agraria Tak Perlu Aparat, Menteri Harus Turun

Ia mengusulkan agar lembaga reforma agraria bersifat otoritatif dan memiliki target waktu yang jelas, seperti praktik di negara lain.

“Di Indonesia tidak ada time prime-nya. Harusnya ada kelembagaan khusus yang dipimpin langsung oleh presiden sehingga bisa mengecek progres setiap menteri dan lembaga,” tandas Dewi.

Audiensi tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Hadir pula sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, dan Kepala Staf Presiden M. Qodari.