DPR Ungkap Banyaknya Siswa Keracunan karena MBG Bertolak Belakang dengan Misi Program Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa mitra kerja di pemerintahan guna membahas maraknya kasus siswa keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komisi IX DPR RI membidangi tiga sektor utama yaitu Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial.

Baca juga: Jurus Prabowo Cegah Keracunan: Semua Dapur MBG akan Dibekali Alat Sterilisasi UV dan Test Kit

Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah salah satu mekanisme resmi yang digunakan oleh DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, RDP tersebut rencananya akan digelar Rabu (1/10/2025) besok dengan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes).

"Agar kasusnya tidak terulang, Komisi IX DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 1 Oktober 2025, dengan mengundang BGN, Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, dan BPJS Kesehatan," kata Irma dalam keterangan resminya, Rabu (30/9/2025).

RDP tersebut juga bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap Program MBG.

Pasalnya, banyaknya kasus siswa keracunan menunjukkan kalau program tersebut bertolak belakang dengan misi Presiden RI Prabowo Subianto.

Seharusnya kata dia, program MBG bisa memberikan penambahan gizi dan berpengaruh pada tingkat kecerdasan siswa, bukan justru menimbulkan keracunan.

"Harusnya di MBG itu SDM-nya adalah orang-orang yang paham gizi, yang paham dengan katering, penyuplaian, distribusi dan lain sebagainya, dan juga paham tentang kesehatan," ujar Irma.

Legislator dari Fraksi NasDem tersebut mendesak agar BGN segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi yang dilakukan harus dari beragam aspek, termasuk pelaksanaan program, mulai dari standar dapur, distribusi makanan, pengawasan mutu, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat.

"Selain melakukan investigasi, BGN juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini penting agar program MBG benar-benar mampu mencapai target Presiden untuk meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan anak-anak bangsa," tutur dia.

Ia juga menyarankan agar dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar dihentikan sementara operasionalnya sebagai langkah mitigasi.