Kasus Dana Hibah Jatim
Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Commitment Fee Rp32,2 Miliar Kasus Dana Hibah
Dana tersebut berasal dari alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
Dari setiap anggaran pokir yang cair, disepakati adanya pembagian fee dengan rincian:
1. Kusnadi (aspirator): 15–20 persen
2. Koordinator lapangan (korlap): 5–10%
3. Pengurus pokmas: 2,5%
4. Admin proposal dan LPJ: 2,5%
Akibat pemotongan berlapis ini, dana yang benar-benar dimanfaatkan untuk program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55% hingga 70?ri total anggaran yang seharusnya.
Baca juga: Reses Serap Aspirasi Pokmas, HNW Dorong Kemensos Segera Realisasikan Anggaran Permakanan Lansia
"Dana hibah yang telah cair melalui rekening pokmas atau lembaga diambil seluruhnya oleh para korlap. Jatah untuk aspirator (KUS) diberikan di awal atau sebagai 'ijon'," ujar Asep.
Rincian commitment fee Rp 32,2 miliar yang diterima Kusnadi berasal dari:
1. Rp18,6 miliar dari JPP.
2. Rp11,5 miliar dari HAS.
3. Rp2,1 miliar dari SUK, WK, dan AR (A Royan).
KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Kusnadi, termasuk lima bidang tanah di Tuban dan Sidoarjo serta satu unit mobil Mitsubishi Pajero.
Atas perbuatannya, keempat tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
DPRD Jawa Timur
dana hibah
Kelompok Masyarakat
Asep Guntur Rahayu
Kasus Dana Hibah Jatim
KPK Temukan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Hibah di Jatim, Salah Satunya Pokmas Fiktif |
---|
KPK Periksa 3 Perwakilan Pokmas, Ada Anggota DPRD Blitar Fraksi Gerindra |
---|
Elite PKB Pertanyakan Pemeriksaan Khofifah Dilakukan di Polda Jatim Bukan di Kantor KPK |
---|
Khofifah Bicara usai Diperiksa KPK, Klaim Proses Penyaluran Dana Hibah Pemprov Jatim Sesuai Prosedur |
---|
KPK Cecar Gubernur Khofifah soal Anggaran Dana Hibah Provinsi Jatim untuk Pokmas |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.