Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Dalami Pertemuan Eks Bendahara Amphuri dengan Yaqut Cholil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi, pada Selasa (7/10/2025).

Amphuri merupakan wadah bagi perusahaan-perusahaan travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji dan umrah secara resmi dan legal di Indonesia.

Baca juga: KPK Ungkap Kuota Haji untuk Petugas Kesehatan Dijual ke Calon Jemaah Reguler

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami pertemuannya dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang diduga berkaitan dengan skandal korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Tauhid Hamdi mengonfirmasi bahwa materi penyidikan masih fokus pada pertemuannya dengan Yaqut sebelum terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024.

Baca juga: Periksa Tiga Saksi, KPK Usut Aliran Fee Percepatan Kuota Haji ke Oknum Kemenag

"Masih sekitar pendalaman pertemuan dengan Gus Yaqut sebelum KMA turun," kata Tauhid kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KMA tersebut menjadi sorotan karena membagi 20.000 kuota haji tambahan secara merata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. 

Kebijakan ini dinilai janggal karena menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya mengalokasikan 92 persen kuota untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

KPK menduga pertemuan antara pihak asosiasi penyelenggara haji dan umrah dengan Menteri Agama saat itu menjadi kunci untuk memuluskan kebijakan pembagian kuota yang tidak proporsional ini.

Penyidik tengah menelisik apakah pertemuan tersebut merupakan lobi untuk memengaruhi isi KMA demi keuntungan pihak-pihak tertentu.

"Apakah sebelum atau setelah terbitnya SK? Itu yang kami dalami," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam kesempatan sebelumnya.

Selain pertemuan sebelum KMA terbit, Tauhid juga mengaku sempat bertemu kembali dengan Yaqut Cholil Qoumas setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai menteri. 

"Pertemuan silaturahmi," kilahnya.

Baca juga: Kementan Siap Dukung Rantai Pasok Haji dan Umrah, Sudaryono: Peluang Besar Bagi Petani Indonesia

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk Tauhid Hamdi, difokuskan pada dua hal utama: proses pengisian kuota tambahan dan dugaan adanya aliran dana atau "fee percepatan" yang mengalir ke oknum di Kementerian Agama.

Dalam kasus ini, KPK mengungkap adanya modus "uang percepatan" di mana biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga harus menyetor antara 2.700 hingga 7.000 dolar AS (sekitar Rp 42 juta hingga Rp 115 juta) per jemaah untuk mendapatkan jatah dari kuota tambahan haji khusus.

Akibat praktik lancung ini, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari Rp 1 triliun. 

KPK telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan, mencegah Yaqut Cholil Qoumas bepergian ke luar negeri, dan menyita uang pengembalian dari berbagai pihak yang nilainya mendekati Rp 100 miliar sebagai barang bukti.

Kasus kuota haji 2024 di Indonesia adalah dugaan korupsi dalam pembagian kuota tambahan haji yang melibatkan oknum Kementerian Agama dan sejumlah biro travel, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Hingga Oktober 2025, belum ada tersangka yang diumumkan oleh KPK.

Kronologi Kasus Kuota Haji 2024

• Tambahan kuota 20.000 jemaah diberikan oleh Arab Saudi setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.
• Sesuai aturan, kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
• Namun, kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, melanggar UU No. 8 Tahun 2019.

Dugaan Modus Korupsi

• Setoran dari biro travel kepada oknum Kemenag berkisar antara USD 2.600–7.000 per kuota (sekitar Rp 41–113 juta).
• Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli aset pribadi, termasuk rumah mewah senilai Rp 6,5 miliar.
• KPK telah menerima pengembalian uang hampir Rp 100 miliar dari asosiasi dan travel haji.

Tindakan KPK

• Penyidikan sudah dimulai sejak Agustus 2025, namun belum ada tersangka yang diumumkan.
  KPK telah mencegah tiga orang ke luar negeri:

-Yaqut Cholil Qoumas (mantan Menteri Agama)

-Ishfah Abidal Aziz (mantan staf khusus)

-Fuad Hasan Masyhur (pemilik biro travel Maktour).

• Penggeledahan dilakukan di rumah pejabat, kantor Kemenag, dan kantor asosiasi travel.