Protes Para Gubernur soal Pemotongan TKD Seharusnya Dilakukan Sebelum UU APBN Disahkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyoroti langkah sejumlah gubernur yang melancarkan protes kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai terkena pemotongan transfer ke daerah (TKD). 

Dana transfer ke daerah adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dana ini penting supaya pemerintah daerah bisa menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan merata.

Ahmad Irawan menegaskan keputusan APBN 2026 itu sudah melalui proses yang melibatkan semua pemangku kewenangan baik di eksekutif maupun legislatif. 

Baca juga: APPSI Tolak Pemangkasan TKD 2026, Menkeu Purbaya: Itu Hal yang Normal

"Tentu kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum diputuskan. Sehingga kami minta daerah untuk menghormati undang-undang yang telah ditetapkan," ujar Irawan kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

Dia sendiri mengaku terkejut dengan langkah para kepala daerah usai kebijakan tersebut keluar.

"Meskipun menurut saya langkah tersebut tidak tepat dan keliru. Seharusnya langkah seperti itu dilakukan sebelum UU APBN ditetapkan," tambahnya.

Adapun UU APBN 2026 disahkan DPR pada 23 September 2025 lalu dengan postur belanja negara mencapai Rp 3.842,7 triliun dan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun, menghasilkan defisit Rp 689,1 triliun. 

Legislator Partai Golkar itu menyebut para gubernur seharusnya adalah representasi dari pemerintah pusat di daerah dan perpanjangan tangan presiden. 

Adapun masukan dan harapan dari pemerintah provinsi tersebut, semua pihak harus mendengarkan dan mempertimbangkan untuk bahan kebijakan ke depan dalam menyusun APBN.

"Saya meyakini Presiden atau melalui Kemendagri/Kemenkeu mendengar dan mengerti dinamika yang terjadi," tandasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (7/10/2025), sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Gedung Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan langsung keberatan mereka terhadap kebijakan pemangkasan TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama para anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Purbaya mengaku paham atas adanya keluhan dari gubernur terkait pemotongan TKD pada 2026 mendatang.

Bahkan, dia turut mengakui porsi pemotongan TKD tahun depan begitu besar. 

Namun, Purbaya mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan gubernur untuk tidak memotong TKD.

Pasalnya, sambung Purbaya, ekonomi beberapa waktu ke belakang tengah mengalami perlambatan dan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau dia (para gubernur) minta semuanya (TKD) ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan hitung kemampuan APBN seperti apa."

"Apalagi ini sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, naik turun tapi cenderung turun terus. Jadi kalau diminta (TKD tak dipotong) sekarang, pasti saya enggak bisa," tuturnya.

Adapun, dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan TKD sebesar sekitar Rp 919,8 triliun. 

Namun, untuk 2026 pemerintah mengajukan penurunan alokasi TKD menjadi sekitar Rp 650 triliun, sebelum kemudian dalam pembahasan dengan DPR disepakati naik sedikit menjadi sekitar Rp 693 triliun.