SK Kepengurusan PSI Cepat Terbit, Raja Juli Antoni Puji Menteri Hukum, Singgung Janji Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni, memuji kinerja Kementerian Hukum RI (Kemenhum) dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PSI periode 2025-2030.

Pengesahan SK Kepengurusan DPP PSI di Kemenkum RI terbilang express alias kilat.

Diketahui, nama-nama DPP PSI periode 2025-2030 telah diajukan ke Kemenkum melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada Kamis (9/10/2025) siang.

Lalu, SK ditandatangani oleh Menteri Hukum RI (Menkum) Supratman Andi Agtas pada Kamis malam.

Hingga akhirnya, SK Kepengurusan DPP PSI Periode 2025-2030 resmi diserahkan Supratman kepada Raja Juli di Kantor Kementerian Hukum RI, Jakarta pada Jumat (10/10/2025) pagi ini.

Atas cepatnya proses pengesahan SK Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 ini, Raja Juli pun menyampaikan pujian terhadap Supratman.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Menteri, karena kami merasa sangat dilayani. Bahkan tidak hanya dilayani, dilayani dengan super cepat sekali," kata Raja Juli, setelah penyerahan SK Kepengurusan DPP PSI Periode 2025-2030, Jumat.

Sekjen PSI yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI (Menhut) ini pun menyinggung janji Presiden RI Prabowo Subianto soal percepatan layanan publik melalui sistem digitalisasi.

Menurut Raja Juli Antoni, Kementerian Hukum RI menjadi salah satu contoh terbaik mengenai layanan publik yang kini lebih cepat dan efisien.

"Jadi, kalau Pak Prabowo sering berjanji layanan publik yang baik, terutama dengan sistem digitalisasi. Nah, saya kira Kementerian Hukum adalah salah satu contoh terbaik di republik ini," papar Raja Juli.

"Kami baru masukkan kemarin dengan sistem OSS secara online. Kemudian ternyata malam hari sudah ditelepon, malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK kepengurusan, AD ART dan lain sebagainya," imbuhnya.

"Jadi kami ucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini. Ini sangat menginspirasi bagi kementerian lain agar bekerja dengan lebih lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerja super cepat ini," sambungnya.

Adapun Prabowo pernah menyinggung soal sistem birokasi di Indonesia yang berbelit-belit dan lambat.

Lantas, ia mengimbau jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki sistem birokrasi demi memberi kemudahan kepada rakyat.

“Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya,” kata Prabowo saat memimpin rapat kabinet perdana di Istana Merdeka, Jakarta Rabu (23/10/2025).