Gus Irfan Ungkap Alasan Presiden Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet Merah Putih. 

Menurut Gus Irfan, Presiden Prabowo ingin pelaksanaan ibadah Haji berjalan dengan baik-baik saja. 

Hal itu disampaikannya saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

“Jadi beliau (Presiden Prabowo) membentuk (Kementerian Haji dan Umrah) untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari yang terjadi selama ini. Logikanya seperti itu,” kata Gus Irfan.

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari ini juga menceritakan soal hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo soal permasalahan yang ada di dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

Presiden Prabowo tak menutup mata soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian lain.

Sehingga, kata Gus Irfan, Prabowo menitipkan pesan agak tidak ada permasalahan yang terjadi di Kementerian Haji dan Umrah ini.

“Tapi beliau minta di Kementerian ini zero tolerance terhadap berbagai permasalahan. Dan itu harus saya pegang dan selalu saya ulang-ulang ke tim kita di Kementerian Haji,” jelasnya.

Gus Irfan menyadari bahwa Kementerian Haji dan umrah ini akan mengelola uang jemaah hingga kisaran Rp 20 triliun. Sehingga, kebocoran uang sekecil apapun akan berdampak dan menelan uang cukup besar.

Dia pun mencontohkan bagaimana 1 persen dari seluruh total uang jemaah jika dikorupsi. Nominalnya mencapai Rp 200 miliar. 

“Saya tekankan pada tim kami, kalau sampai kalian bocor 1 persen, itu Rp200 miliar, 1% itu kan sudah sangat baik untuk ukuran Indonesia saat ini, tapi saya pastikan 1% itu sudah Rp200 miliar, hati-hati saya bilang gitu,” tegasnya.

Gus Irfan juga menceritakan soal terbentuknya Kementerian Haji dan umrah serta apa saja yang akan dikerjakannya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025.

Berikut petikan wawancara khusus dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dengan Tribunnews.com:

Tanya: Bisa dijelaskan tentang berubahnya badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi kementerian?

Jawab: Kementerian ini memang cita-cita Presiden Prabowo sejak lama. Tahun 2014, dalam Pilpres, dalam visi misi beliau, beliau menyebutkan Kementerian Haji dan umrah ada. Tahun 2019, di visi misi calon Presiden ada Kementerian Haji dan umrah. 2024 pun sama. Visi misinya ada, hanya berbeda sedikit, menyebutkan Kementerian Haji dan Wakaf.

Begitu beliau terpilih dan akan menyusun kabinet, ternyata Kementerian Haji itu ada undang-undangnya sendiri. Kementerian Wakaf ada undang-undangnya sendiri. Sehingga beliau sementara membentuk badan Penyelenggaraan Haji. Jadi begitu revisi undang-undang haji selesai, maka diubah menjadi Kementerian Haji. 

Tanya:  Dan sudah berjalan

Jawab: Jadi BP Haji sudah berjalan hampir setahun, 11 bulan. Dan selama itu kita sudah punya struktur tingkat pusat, tapi sekitar ada 50 atau 60 orang. Kemudian ketika berubah menjadi Kementerian atau berubah SUTK berubah.Kemudian nanti akan berdua kantor-kantor vertikal di bawahnya akan bertambah.  

Saat ini kita sudah sedang melakukan asesmen kepada pegawai-pegawai yang kemarin di Kementerian Agama PHU. Lebih dari 200 orang.

Mereka yang lolos, nama-namanya kita bawa ke KPK dan ada juga kita bawa ke Kejaksaan untuk ditracking. Apakah mereka punya potensi permasalahan hukum apa nggak. Dan insya Allah dalam waktu dekat bisa kita masukkan ke dalam Kementerian Haji.

Kemudian akan disusul setelah pusat selesai akan disusul dengan vertikal di bawah. Kalau sudah membentuk kantor Kementerian Haji Provinsi, kantor wilayah. Kemudian ketika kabupaten kota juga akan kita bentuk.

Tanya: Jadi untuk sementara ini di provinsi atau di kabupaten-kota menggunakan apa? 

Jawab: Menggunakan apa yang sudah ada selama ini. PHU di tingkat provinsi ada bidang haji, di tingkat kabupaten-kota ada seksi haji. Itu yang sementara ini yang sudah dan sedang bekerja persiapan untuk haji tahun 2026.

Tanya: Ada berita yang menyampaikan bahwa dari kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Keuangan, dan juga KPK. Nantinya juga akan dilibatkan untuk menjadi bagian dari Kementerian ini ya Pak ya? 

Jawab: Di badan Penyelenggara Haji sudah ada. Kementerian Agama tentu ada banyak.

Dari teman-teman dari KPK sudah ada beberapa yang bergabung. Dari teman-teman dari Kementerian Keuangan ada yang bergabung. Dari Kejaksaan juga ada yang bergabung.

Dan ini tentu akan bertambah setelah kita menjadi Kementerian. Dan ini sudah dipersiapkan semuanya. Kita koordinasi dengan Kementerian PANRB.Kemudian untuk eselon 1 juga kita koordinasi dengan Setneg. 

Tanya: Soal asrama Haji? 

Jawab: Ke Asrama Haji akan dibawah kita. Kemudian di Kota Kabupaten ada PLH Kutih.

Pelayanan Haji umrah Terpadu ada kantor-kantornya. Itu akan menjadi kantor Kota dan Kabupaten kita. 

Tanya: Jadi secara paralel penyiapan organisasi dari Kementerian Haji ini akan secara paralel tetap mempersiapkan untuk penyelenggaran Haji 2026?

Jawab: Betul. Penyelenggaran haji tidak boleh terganggu oleh persiapan kita, pengalian, tenaga, pegawai dan lain sebagainya, termasuk aset. Jadi yang utama adalah pelayanan persiapan Haji 2026.

Tanya: Sebenarnya apa perbedaannya dari badan kemudian sekarang berubah nomenklatur menjadi Kementerian, Pak? 

Jawab: Tentu kewenangan akan lebih berbeda. Kita akan lebih punya wewenang termasuk kita punya organisasi vertikal sampai ke Kota Kabupaten.

Kalau selama ini kan badan hanya di pusat. Kemarin badan juga masih bersifat dukungan untuk pelaksanaan Haji. Insya Allah 2026 kita akan menyelenggarakan Haji secara penuh. Secara sungguh. (Tribun Network/ Yuda).