2 Kali Menkeu Purbaya Tolak Permintaan Luhut, Ogah Danai Family Office, Hanya Akan Doakan

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menolak membiayai pembangunan family office menggunakan APBN.
• Pembangunan family office yang rencananya akan dibuat di Bali, merupakan gagasan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.
• Purbaya juga sempat bersikap tegas soal anggaran MBG yang disebutnya akan dipotong jika tidak terserap secara baik.

TRIBUNNEWS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menolak permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Kali ini, Purbaya menegaskan tidak akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk pembangunan family office, meski mendukungnya.

Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui seperti apa konsep family office yang akan dibangun di Bali itu.

Namun, Purbaya mengakui ia sering mendengar Luhut membahasnya.

Pembangunan family office diketahui digagas oleh Luhut.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Sikap Tegas Menkeu Purbaya Yudhi Jawab Luhut soal Anggaran MBG: Kalau Nggak Nyerap, Kami Potong Juga

"Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah. Saya belum terlalu ngerti konsenya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya," imbuhnya.

Purbaya lantas menekankan, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang bisa berdampak pada ekonomi.

Artinya, kata Purbaya, pembangunan family office bukan menjadi prioritas APBN,

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," pungkas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga sempat menolak permintaan Luhut yang menyarankan agar anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.

Saran itu disampaikan Luhut, sebab ia menilai penyerapan anggaran MBG sudah membaik.

Namun, Purbaya tegas mengatakan, penyerapan anggaran MBG akan dipantau hingga akhir Oktober 2025 nanti.

Jika anggaran tidak terserap secara baik, Purbaya memastikan akan tetap memotongnya.

"Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalau dia (MBG) nggak nyerap (anggaran), kami potong juga," ujar Purbaya, Minggu (5/10/2025).

Meski demikian, Purbaya mengapresiasi perhatian Luhut soal penyerapan anggaran MBG.

Sebab, menurut Purbaya, itu berarti Luhut memperhatikan penyerapan anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Ini kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua," imbuh dia.

Tolak Bayar Utang Whoosh

Tak hanya pembangunan family office DEN, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengungkapkan keengganannya membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Hal ini disampaikan Purbaya sebagai tanggapan atas opsi Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, terkait pembayaran utang Whoosh oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Purbaya Batalkan Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Urusan Pajak dan Bea Cukai Dikelola Sendiri

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden. Sehingga, kata dia, sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang kereta cepat ini bentuknya business to business. Artinya, tidak ada utang pemerintah.

"Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," kata Suminto menekankan.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023, mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

Komposisi pemegang saham PSBI saat ini adalah:

• PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen
• PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Whoosh yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

Gaya Komunikasi Purbaya Disentil

Sementara itu, gaya komunikasi politik Purbaya Yudhi Sadewa menuai kritik dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Misbakhun meminta Purbaya agar fokus memperbaiki ekonomi tanah air, alih-alih komentar soal kebijakan kementerian lain.

Ia mencontohkan pernyataan Purbaya soal wacana anggaran MBG apabila tidak terserap secara maksimal sampai Oktober 2025 nanti.

Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri.

Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR. 

"Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden," urai Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

"Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan."

"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak," imbuh dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nitis Hawaroh/Wahyu Gilang, Kompas.com/Muhammad Idris)