Akhir Polemik Renovasi Ponpes Al Khoziny, Menkeu Purbaya Setuju Pakai APBN, Tunggu Putusan Cak Imin

Ringkasan Berita:

• Pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN menuai pro dan kontra
• Akhirnya Menkeu Purbaya menyetujui pembangunan ulang bangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN
• Purbaya menyebut, tinggal menunggu keputusan Cak Imin soal pelaksanaan pembangunan Ponpes Al Khoziny

TRIBUNNEWS.COM - Polemik pembangunan ulang atau renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya menemukan titik terang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menyetujui pembangunan ulang bangunan Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menyebabkan 67 korban jiwa itu menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini diungkap Menkeu Purbaya setelah ia menemui Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam rangka pembahasan penyerapan anggaran KemenPU, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menyebut, pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN ini akan bisa dilakukan setelah Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengumumkannya sendiri.

"Jadi tadi ada meeting sebetulnya antara Pak Menteri PU Mensesneg, Pak Muhaimin dan beberapa menteri yang lain ya. Cuman saya enggak datang ke meeting itu rupanya karena saya salah informasi ya."

"Jadi belum putus. Tapi tadi kami kira-kira putusannya clear. Hanya tinggal laporan ke Menteri Pak Muhaimin saja nanti beliau yang umumkan," kata Purbaya dalam konferensi persnya bersama Menteri PU Dody Hanggodo, Jumat (17/10/2025), dilansir Kompas TV.

Lebih lanjut Purbaya menyebut, ia sebenarnya tak masalah soal penggunaan APBN untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny ini.

Karena pada dasarnya ia sebagai Menkeu hanya memiliki kewajiban untuk memastikan APBN digunakan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

"Kalau saya sih lampunya hijau terus kan mode modenya mode belanja asal belanjanya pas tempat sasaran, tepat waktu."

"Untuk saya sih enggak ada masalah kalau menteri apa Pak Muhaimin setuju tapi keputusan bukan di saya, di Pak Muhaimin."

"Tapi yang jelas PU sanggup, saya sanggup tinggal Pak Muhaimin aja sanggup enggak?" jelas Purbaya.

Baca juga: Sultan: Pembangunan Ponpes Al Khozini Gunakan APBN Tak Perlu Dipersoalkan

Senada dengan Purbaya, Menteri PU Dody Hanggodo juga menyebut keputusan akhir soal pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny ini ada pada Menko PM Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Dody sebagai Menteri PU hanya tinggal melaksanakan pembangunannya saja, sama halnya Menkeu hanya bertugas memberikan anggarannya.

Karena keputusan besarnya ada pada Menko PM dan Menteri Agama.

"Ponpes tadi sudah dapat arahan dari Pak Menteri Keuangan. Nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Menko Muhaimin ya, teknisnya seperti apa."

"Karena kan kalau PU cuma tukangnya saja, tapi kebijakan secara besarnya, kebijakan secara umumnya itu ada di Pak Menko Muhaimin dan Pak Menteri Agama," terang Dody.

Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Tuai Pro-Kontra

Diketahui ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny telah menelan ratusan korban dan menyebabkan 67 santri meninggal dunia.

Diduga ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny itu disebabkan karena kegagalan konstruksi.

Atas insiden tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap keinginan pemerintah untuk membantu pembangunan ulang Ponpes dengan menggunakan dana APBN.

Namun nyatanya wacana penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny tersebut justru menuai pro-kontra ditengah masyarakat.

Menanggapi pro-kontra ini Menko PM Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin ini menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu pemerintah menggunakan dana APBN.

Baca juga: Dana APBN Akan Dipakai Bangun Ponpes Al Khoziny, Purbaya: Cuma Satu, Enggak Mahal Kan?

Pasalnya ada sebanyak 1900 santri yang belajar di Ponpes Al Khoziny. 

Jika proses renovasi Al Khoziny tak dibantu pemerintah, lantas bagaimana nasib ribuan santri tersebut, mereka butuh tempat untuk melanjutkan kegiatan belajar mereka.

"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena jumlah santrinya  1900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan ditenda. Pemerintah mau diam saja," kata Cak Imin dalam konferensi persnya bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa (14/10/2025).

Cak Imin lantas mempertanyakan apa solusi yang dimiliki pihak-pihak yang memprotes penggunaan dana APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny ini.

Karena menurut Cak Imin, yang pemerintah bantu adalah anak-anak negeri yang sedang belajar, dan mereka tak memiliki tempat untuk belajar karena tertimpa musibah.

Baca juga: PAN Minta Ada Audit Sebelum Pemerintah Pakai Dana APBN untuk Renov Ponpes

Penggunaan dana APBN ini juga bertujuan untuk melindungi kegiatan belajar para santri 

"Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1900 santri yang sedang belajar?"

"Jadi, tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar. Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar," tegas Cak Imin.

Cak imin menambahkan, jika nanti pemerintah tidak memberikan bantuan justru publik akan menyalahkan pemerintah.

Oleh karena itu Cak Imin meminta masalah tragedi Ponpes Al Khoziny ini bisa menjadi kesadaran bersama.

"Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga kan aneh ini. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita 
bersama," imbuhnya.

Baca juga: Istana Respons Rencana Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN

DPR Nilai Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR RI, Fraksi NasDem, Saan Mustopa menilai perlu adanya pembicaraan lebih lanjut terkait penggunaan APBN untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny ini.

Pembicaraan ini juga bukan hanya di level kementerian saja, tapi juga pembicaraan dengan DPR, khususnya Komisi V DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan.

"Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat Kementerian, tingkat pemerintahan. Kedua, tentu dengan DPR juga bicara, khususnya dengan Komisi V," kata Saan dilansir Kompas TV, Senin (13/10/2025).

Pembicaraan penggunaan APBN untuk pembangunan ponpes bersama Kementerian dan DPR ini dinilai penting agar tidak menimbulkan masalah.

Serta agar keputusan Menteri PU tersebut ke depannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan menggunakan APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik," jelas Saan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Mushola Ambruk di Sidoarjo.